Diperlukan Suku Bunga Tinggi dalam Jangka Panjang

JAKARTA - Setelah sekian lama bersikukuh mempertahankan suku bunga rendah, Bank Indonesia (BI) akhirnya mengakui perlunya menaikkan suku bunga hingga ke level yang cukup tinggi guna menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan di tengah gejolak ekonomi global.

Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dalam peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) di Jakarta, Senin (23/10), mengatakan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu panjang atau higher for longer diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan.

Di tengah belum berakhirnya krisis akibat perang Ukraina dan Russia, dunia kembali dihadapkan pada konflik di Timur Tengah antara Hamas dan Israel, yang memberikan ancaman kenaikan harga pangan dan energi, dan akan menyebabkan kenaikan inflasi di tingkat global.

"Ini harus direspons dengan kebijakan moneter yang mendorong tetap tingginya suku bunga di global higher for longer," kata Juda seperti dikutip dari Antara.

Tidak hanya itu, lanjutnya, Amerika Serikat (AS) saat ini memerlukan berbagai macam pendanaan untuk back up perang yang terjadi di Russia maupun Timur Tengah, sehingga mendorong pembiayaan politik dan keamanan negara tersebut, yang akan mendorong kenaikan yield suku bunga mereka.

"Dalam satu dua bulan terakhir, volatilitas arus modal sangat tinggi, dan dampaknya kepada pelemahan kurs secara global. Karena yield AS meningkat, terjadi strong dollar, sehingga mata uang negara lain volatilitasnya tinggi," jelas Juda.

Pertimbangan itulah, kata Juda, yang jadi pertimbangan BI menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DDR) sebesar 25 basis poin ke level 6 persen. "Selama ini, kita melakukan upaya menjaga stabilitas dengan intervensi pasar. Tapi, tampak dengan kenaikan yield AS yang cepat, strong dollar yang cepat, kita harus menambah amunisi yaitu dengan menaikkan suku bunga," kata Juda.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, yang diminta pendapatnya mengatakan jika kondisinya terus seperti saat ini maka suku bunga harus dinaikkan.

"Jika tidak dinaikkan maka bukan hanya aliran modal asing yang keluar, yang lebih parah lagi kalau defisit transaksi berjalan membesar, dan investasi asing anjlok," kata Anthony.

Dia pun mengkritisi kinerja BI sebagai otoritas moneter dengan melihat tekanan terhadap rupiah yang nyaris menyentuh level psikologis baru 16.000 per dollar AS. Bank Sentral, katanya, jangan selalu mengambinghitamkan persang Russia lawan Ukraina dan krisis di Timur Tengah untuk menutupi respons mereka yang lambat dalam mencermati kondisi eksternal.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, mengatakan perang akibat krisis geopolitik memang di luar kendali otoritas moneter, tetapi yang pasti perang akan menaikkan harga dari sisi suplai.

Kalau dalam kondisi normal, inflasi bisa diperkirakan dan dikendalikan maka saat krisis keamanan global, inflasi akan sulit dihindari dan diperkirakan. Kenaikan suku bunga pun pasti jadi pilihan otoritas moneter mana pun termasuk Federal Reserve maupun BI dengan maksud agar tidak terjadi pelarian modal keluar atau capital outflow.

Nilai Tukar

Pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, menyatakan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar AS pada pekan ini, secara fundamental masih akan dipengaruhi perkembangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Hamas.

"Sumber pelemahan rupiah terhadap dollar AS dari eksternal masih bertahan. Konflik perang Israel-Hamas kelihatannya tereskalasi, area konflik meluas sehingga peristiwa ini masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar," katanya kepada Antara di Jakarta, Senin (23/10).

Pelaku pasar juga mengantisipasi kebijakan suku bunga tinggi AS akan bertahan lebih lama karena inflasi AS belum turun ke target 2 persen, sehingga segala upaya bakal diusahakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Ekspektasi tersebut selaras dengan pernyataan Gubernur Bank Sentral AS, Jerome Powell, pada pekan lalu, yang tecermin dari tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS yang masih tinggi.

Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun masih bergerak di atas 4,9 persen, bahkan sempat menyentuh angka 5,0 persen.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, Virtuous Setyaka, sebelumnya mengatakan perang Hamas melawan Israel berpotensi mengganggu ekonomi global sehingga berdampak terhadap Indonesia.

Dampak itu bisa berimbas terhadap stabilitas pasar dan komoditas, distribusi kebutuhan pangan dan nonpangan, hingga perdagangan secara umum. "Bagi Indonesia yang beberapa kebutuhan harian masih bergantung pada impor atau melalui pasar internasional maka konflik akan berdampak langsung," pungkas Virtuous.