Dinilai Sulitkan Masyarakat, Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Anies Baswedan Tinjau Ulang Perubahan Nama Jalan

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Rasyidi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau ulang perubahan 22 nama jalan di Ibu Kota karena dinilai menyulitkan masyarakat.

"Melalui pimpinan DPRD DKI untuk menyampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur supaya ditinjau ulang," kata Rasyidi saat menginterupsi rapat paripurna DPRD DKI dengan agenda penyampaian tiga rancangan peraturan daerah di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/7).

Agenda rapat paripurna tersebut adalah penyampaian penjelasan gubernur soal Rancangan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perda tentang Rencana Induk Transportasi dan Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI itu menambahkan, konsekuensi perubahan 22 nama jalan itu akan menimbulkan biaya dan waktu bagi masyarakat.

Perubahan nama jalan itu akan berimplikasi terhadap perubahan dokumen warga secara administrasi. Di antaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Akta Jual Beli (AJB) hingga sertifikat tanah.
Halaman Selanjutnya....