Digitalisasi Picu Pelebaran Ketimpangan Global

JAKARTA - Perkembangan teknologi digital ditegarai turut memicu disrupsi ekonomi di tingkat global. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai digitalisasi menyebabkan peningkatan ketimpangan global, sebagaimana laporan terbaru dari lembaga Oxfam di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.

"Sebetulnya yang disampaikan dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan itu adalah isu global. Ketimpangan yang menjadi isu global itu karena sekarang ini sedang ada perubahan mendasar terkait digitalisasi, terkait mulainya Revolusi Industri 4.0," ujar Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam Global Research Briefing Standard Chartered Bank di Jakarta, Kamis (24/1).

Menurut Bambang, meningkatnya ketimpangan dunia karena adanya masa transisi, di mana ada sejumlah pihak yang dengan cepat dapat menangkap manfaat dari ekonomi digital maupun revolusi industri, sehingga meningkatkan kekayaan yang dimilikinya.

"Seperti kita lihat, di daftar 10 atau 20 orang terkaya di dunia, sekarang didominasi oleh mereka yang terkait dengan digital maupun yang sudah masuk pada revolusi industri tersebut," kata Bambang.

Terlambat Antisipasi

Sementara itu, lanjut Bambang, mayoritas pelaku bisnis lain di negara maju maupun sedang berkembang, masih dalam tahap yang sangat awal atau bahkan belum terlalu mempersiapkan diri untuk masuk menggarap ekonomi digital tersebut.

Upaya untuk meredam ketimpangan tersebut yaitu dengan menutup gap terkait produktivitas, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

"Hanya itu yang perlu kita lakukan, tiga hal yang gapnya terasa dan perlu kita tutup sehingga nantinya ketika digital economy menjadi mainstream demikian juga revolusi industri. Kalau gap sudah kecil kita harapkan kalaupun ada pihak yang mendapat manfaat lebih, tidak akan menciptakan ketimpangan yang terlalu besar," papar Mantan Menteri Keuangan itu.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini turun tipis menjadi 0,384 dari Maret 2018 yang sebesar 0,389.

Ant/E-10