Digitalisasi Pembayaran Dipacu

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital yang semakin berkembang cepat di tengah pandemi Covid-19. Selain meningkatkan inklusi keuangan dan ekonomi, digitalisasi dinilai menjadi kunci mempercepat pemulihan dan mendorong perekonomian domestik.

"Kita bersyukur, di tengah pandemi, transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat sangat cepat baik yang dilayani oleh perbankan digital, oleh perusahan jasa sistem pembayaran, termasuk uang elektronik, maupun oleh e-commerce. Saya lihat juga fintech selain di pembayaran juga bergerak cepat untuk crowd funding, peer to peer lening, atau di area lain. Istilah ekosistem ekonomi keuangan digital, perlu kita perkuat untuk negeri kita," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam acara Kick Off Penyelenggaraan Bulan Fintech Nasional dan Indonesia Fintech Summit 2021, di Jakarta, Kamis (11/11).

Meski demikian, lanjut Perry, digitalisasi juga memiliki sejumlah risiko seperti munculnya shadow banking, perlunya perlindungan data pribadi, ancaman serangan siber, atau bahkan yang sekarang meresahkan masyarakat yaitu pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurut Perry, risiko-risiko tersebut harus dimitigasi agar manfaat dari digitalisasi bisa terus ditingkatkan namun mencegah dari hal-hal merugikan yang mungkin terjadi.

"Sebagai otoritas bank sentral, BI tentu saja menyadari dua hal itu antara manfaat dan risiko. Di dalam, kami lakukan akselerasi digitaliassi sistem pembayaran yang telah kami lakukan sejak Mei 2019, sepuluh bulan sebelum pandemi Covid-19. Bagaimana digitalisasi sistem pembayaran dapat menavigasi, mengintegrasikan ekonomi keuangan digital, mendorong inovasi, dan memitigasi risiko. Inilah yang kami tempuh, suatu digitalisasi sistem pembayaran," kata Perry.

Dia menyebutkan sejumlah capaian penting dalam implementasi digitalisasi sistem pembayaran, salah satunya adalah perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai satu-satunya standar yang berlaku untuk pembayaran di negeri ini.

"Ini terus kita perluas dan alhamdulillah sekarang sudah ada 12 juta pedagang dan sebagian besar UMKM sudah tersambung di dalam platform digital di 34 provinsi dan hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kita juga sudah memperluas fitur-fitur dari QRIS yang tentu saja memenuhi kebutuhan preferensi masyarakat. Bahkan kita sejak 17 Agustus 2021 melakukan uji coba untuk cross border QRIS dengan Thailand," ujar Perry.

Bank sentral juga melakukan standardisasi untuk open Application Programming Interface (API), yang bersama industri sistem pembayaran baik perbankan maupun nonperbankan diluncurkan pada 17 Agustus 2021 lalu dengan nama Standar Nasional Open API Pembayaran atau SNAP.

Tingkatkan Inovasi

Pada kesempatan sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kolaborasi lintas industri dan meningkatkan inovasi terutama pada layanan dan produk keuangan seiring dengan potensi ekonomi digital di Indonesia yang besar. "Kolaborasi dan inovasi ini akan menghasilkan produk atau layanan keuangan yang ramah konsumen dengan pricing yang kompetitif dan membuka akses keuangan ke masyarakat yang lebih luas," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan industri teknologi finansial atau fintech, salah satunya adalah populasi Indonesia sebanyak 272 juta penduduk yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau di mana kurang lebih 137 juta penduduk adalah angkatan kerja. mad/Ant/E-10