Dewan Tunggu Kesepakatan Partai Pengusung

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta masih menunggu kesepakatan partai pengusung soal pengisian kursi wakil gubernur DKI Jakarta.

JAKARTA - Meskipun kedua partai pengusung, yakni PKS dan Gerindra tengah menjalankan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi calon wagub (cawagub) DKI Jakarta, namun anggota DPRD DKI masih enggan menerima cawagub dengan legowo. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta masih menunggu kesepakatan partai pengusung soal pengisian kursi wakil gubernur DKI Jakarta.

"Kita cuma silaturahmi semata. Belum ada kepastian menerima atau menolak. Kan kedua partai pengusung juga belum tentu sepakat atas ketiga calon ini. Nanti kita lihat saja di paripurna," ujar anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman Helmy, usai menerima kunjungan cawagub DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1).

Dalam kesempatan ini, Usman belum bisa menggali secara detail visi misi cawagub yang notabene merupakan kader PKS itu. Dia berharap, siapa pun pendamping Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bisa menjadi penyeimbang komunikasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

"Yang penting, pengisian kursi wagub itu harus cepat. Karena tanpa wagub ini kan pincang. Komunikasi antara Balai Kota dengan Kebon Sirih (DPRD) juga tidak lancar. Mudah-mudahan, kedua partai pengusung bisa sepakat siapa yang mau dicalonkan. Kita tunggu saja," kata Usman.

Salah satu Cawagub yang juga ketua fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan ketiga Cawagub PKS hanya menjalankan amanah dari organisasi politik yang menaunginya. Namun, pihaknya enggan mengungkapkan lebih lanjut bagaimana hasil fit and proper test tersebut.

"Kita bertiga diberi amanah oleh struktur. Kita jalani. Salah satu tahapan sudah dilalui. Kita 'plong' karena sudah menjalankan satu amanah itu. Materinya sama saja yang dirilis DPW PKS. Seperti pemikiran terhadap Jakarta, komunikasi dengan gubernur, dan lainnya," kata Suhaimi.

Senada dengan Suhaimi, Agung Yulianto yang merupakan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta mengungkapkan, pihaknya siap menjalankan Focus group Discussion (FGD) bersama tokoh masyarakat Jakarta sebagai rangkaian fit and proper test itu. "Materinya belum ada. FGD memang masih ada yang direncanakan dengan tokoh masyarakat. Tapi jadwal terserah panelis," imbuhnya.

Tak Transparan

Pada Minggu (27/1), Cawagub DKI Jakarta yakni Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi telah menjalani fit and proper test di Hotel Aston Priority Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Namun, fit and proper test ini dinilai tidak transparan oleh sejumlah pihak karena dilakukan secara tertutup dan awak media tidak diperbolehkan meliput acara itu.

Kondisi ini pun tak pelak menimbulkan kritikan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono. Sebelumnya, dia menaruh harapan uji kelayakan dilaksanakan secara terbuka, sehingga seluruh masyarakat ibu kota akan dapat mengetahui, seperti apa para calon pemimpinnya, terlebih jabatan yang diuji kelayakan tersebut adalah jabatan wakil gubernur. "Kami pikir ditayangkan di televisi, ternyata malah tertutup," ujarnya.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo mengatakan, acara pemaparan risalah oleh cawagub kepada panelis tim fit and proper test itu berlangsung tertutup. Pihaknya juga tidak mengagendakan konferensi pers usai pelaksanaan fit and proper test itu.

"Mohon maaf agenda memang tertutup. Gak enak sama teman-teman media. Agendanya cukup panjang. Insya Allah, selesai fit and propert test, PKS akan membuat release dan dikirim kepada rekan-rekan media," kata Syakir.

Sementara itu salah satu tim penelis dari Gerindra, Syarif sama sekali tidak mengetahui kalau acara fit and propert test cawagub DKI Jakata berlangsung tertutup. "Tertutup. Kebutulan saya tidak ikut dalam fit and propert test sebab saya sedang umroh," ujar Syarif.pin/E-3