Dewan: Tingkatkan Anggaran Tangani "Stunting"

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta meningkatkan anggaran khusus untuk penanganan stunting demi terjaminnya pertumbuhan anak Ibu Kota. Dorongan ini disampaikan anggota Komisi E DPRD, Sholikhah, Senin (4/9).

Sholikhah menuturkan perlu adanya kinerja yang bersungguh-sungguh sehingga penanganan masalah kekerdilan tidak sektoral. Menurut dia, pola penanganan dengan menitipkan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ke puskesmas, perlu diubah. Sebab, Rukun Warga (RW) yang paling mengetahui persoalan rakyat.

"Pemprov DKI harus memasukkan penanganan stunting ke dalam program-program karena ujung tongkat adalah RT dan RW," ujarnya. Dia berharap dengan adanya anggarankhusus penanganan stunting, pemprov bisa mengatasi permasalahan gizi secara masif dan menyeluruh. "Titik stunting harus menjadi fokus kolaborasi antardinas, terutama sebagai penanggung jawab yaitu Dinas Kesehatan," katanya.

Sedangkan menurut anggota Komisi E lainnya, Sutikno, menuturkan permasalahan gizi Jakarta masih terhambat karena adanya ego sektoral antara satuan dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). "Jadi, langkah-langkahnya, jajaran eksekutif jangan terlalu ego sektoral. Harus terus bersatu padu antara dinas dan SKPD lain," tutur Sutikno.

Menanggapi masalah ini, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti, menyatakan dia siap melakukan sinergi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama untuk pemerataan pemberian PMT.

"Jadi, yang akan dikelompokkanfokus dalam penanganan stunting seperti di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan itu sendiri," kata Widyastuti. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, terus menggencarkan pencegahan stunting.

Upaya pencegahan stunting, antara lain dia sudah memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) anak usia sekolah dan Antenatal Care (ANC) ibu hamil minimal enam kali per kehamilan. Selanjutnya memonitor tumbuh kembang anak, melakukan imunisasi lengkap dan PMT penyuluhan di posyandu.

Dia menyebut terdapat 39.793 balita Jakarta dengan permasalahan gizi. Rinciannya, 5.753 balita kurang berat badan, 9.191 balita kurang gizi, 2.026 balita gizi buruk, dan 22.823 balita stunting. Berdasarkan data bantuan sosial di situs stunting jakarta.go.id hingga Juli juga masih ada 39.793 balita tercatat memiliki permasalahan gizi.

Gotong Royong

Sebelumnya, beberapa hari lalu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengingatkan kekuatan gotong royong melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting mampu mengurangi angkakekerdilan.

"Kegiatan dikeroyok para pengusaha berdasar arahan Presiden Joko Widodo untuk Pentahelix. TNI-Polri bergerak semua sehingga penangananstuntingditangani secara gotong royong," ujarnya saat berbicara dalam seminar "ReviewProgram Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nasional 2023".

Dia mengatakan kekuatan gotong royong membuat sejumlah daerah mampu menurunkan angkastunting. "Kekuatan gotong royong luar biasa. Daerah tertentu yang mungkin belum tersentuh program, mulai ada penurunanstuntingkarena gotong royong," tuturnya.

Hasto mengemukakan, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 30 triliun untuk penangananstunting. Dari angka itu, sekitar 20 triliun diserahkan ke Kementerian Sosial untuk dibagi dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Anggaran PKH harus untuk membeli makanan bergizi. Namun, banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan sekunder seperti kredit motor. Maka, perlu pengawalan agar tepat sasaran. Ant/G-1