Dewan: Penerbitan Obligasi Perlu Kajian

JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) daerah untuk pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang harus dikaji lebih dalam.

"Obligasi itu untuk apa? Ini kan sudah selesai pembahasan APBD. Itu obligasinya untuk swasta kali, atau untuk BUMD kali. Karenanya, terkait rencana tersebut, harus dilihat lagi, dikaji lagi dan harus dipertimbangkan lagi," kata Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, Kamis (4/1).

Politisi Partai Demokrat tersebut menilai kajian lebih dalam itu dibutuhkan karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta masih mencukupi, bahkan berlebih. "Pendapatan nambah terus kok, gak kurang, nambah tiap tahun, jadi intinya obligasi lihat dulu, APBD-nya cukup atau enggak, jika mencukupi, buat apa juga," ujar Santoso.

Menurut Santoso, perlu diperhatikan juga apakah waktu yang ada mencukupi dengan rencana pembahasan dan penerbitan obligasi daerah ini. "Karena dulu zaman Pak Fauzi Bowo pernah dicoba dengan pengkajian sekitar satu tahun. Dulu gagal karena pertimbangannya APBD DKI mencukupi. Kalau dihitung-hitung kena bunga segala macam kita hampir dua kali lipat kok dulu. Sekarang kondisinya kurang lebih sama," ujar dia.

Lebih lanjut, Santoso menilai untuk pembiayaan proyek infrastruktur juga masih bisa melalui SILPA yang cukup besar di DKI Jakarta dan efisiensi penggunaan anggaran lainnya.
Halaman Selanjutnya....