Dewan: Penerbitan Obligasi Perlu Kajian

JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) daerah untuk pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang harus dikaji lebih dalam.

"Obligasi itu untuk apa? Ini kan sudah selesai pembahasan APBD. Itu obligasinya untuk swasta kali, atau untuk BUMD kali. Karenanya, terkait rencana tersebut, harus dilihat lagi, dikaji lagi dan harus dipertimbangkan lagi," kata Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, Kamis (4/1).

Politisi Partai Demokrat tersebut menilai kajian lebih dalam itu dibutuhkan karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta masih mencukupi, bahkan berlebih. "Pendapatan nambah terus kok, gak kurang, nambah tiap tahun, jadi intinya obligasi lihat dulu, APBD-nya cukup atau enggak, jika mencukupi, buat apa juga," ujar Santoso.

Menurut Santoso, perlu diperhatikan juga apakah waktu yang ada mencukupi dengan rencana pembahasan dan penerbitan obligasi daerah ini. "Karena dulu zaman Pak Fauzi Bowo pernah dicoba dengan pengkajian sekitar satu tahun. Dulu gagal karena pertimbangannya APBD DKI mencukupi. Kalau dihitung-hitung kena bunga segala macam kita hampir dua kali lipat kok dulu. Sekarang kondisinya kurang lebih sama," ujar dia.

Lebih lanjut, Santoso menilai untuk pembiayaan proyek infrastruktur juga masih bisa melalui SILPA yang cukup besar di DKI Jakarta dan efisiensi penggunaan anggaran lainnya.

"Jadi bisa melalui SILPA, lalu efisiensi di tempat lain, terutama belanja pegawai tuh. Intinya program tetap tapi harus efisiensi," ungkap Santoso.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah untuk pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang.

Namun, rencana tersebut masih dikaji lebih lanjut dan melihat kemampuan APBD Pemprov DKI dari penerimaan daerah serta besarnya Sisa Lebih Pengguna Anggaran (SILPA).

"Municipal bond itu baik bila memang kita tidak punya anggarannya. Kalau kita ini punya SILPA. SILPA ini yang kita kaji. Mudah-mudahan akhir semester 1 ini kita sudah punya kesimpulan," ucap Anies.

Rencana penerbitan obligasi daerah ini sebenarnya sempat beberapa kali disampaikan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

Awal Mei 2018, Sandi bahkan sempat membahasnya dalam pertemuan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan sejumlah pihak lain.

Menurut Anies, obligasi tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan proyek yang sudah ada maupun yang baru direncanakan. Beberapa di antaranya proyek yang sifatnya jangka panjang (multi years) dan harus menggunakan APBD. "MRT misalnya lintas tahun kita menggunakan pinjaman. Lalu LRT hal seperti ini kalau kita bisa siapkan kantong yang khusus maka kita bisa tidak kesulitan untuk cari anggaran setiap tahun," tuturnya.

Lantaran itulah, lanjut Anies, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menentukan pendampingan pendanaan jangka panjang antara obligasi daerah atau menggunakan SILPA. Ant/P-5