Desain RAPBN 2021 Belum Optimal Pacu Daya Beli

Jakarta - Desain dalam Rancangan APBN 2021 dinilai belum optimal mendorong daya beli masyarakat. Sebab, alokasi anggaran untuk mendongkrak konsumsi justru turun.

"Desain (APBN) 2021 tidak kokoh, tidak ada desain yang blueprintnya jelas dan fokus yaitu mengatasi Covid-19 dan ikutannya berupa ancaman resesi," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S Damanhuri dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut dia, pemerintah seharusnya fokus dalam anggaran kesehatan dan perlindungan sosial karena dampak pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan terasa pada 2021. Dirinya menyoroti anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 justru turun menjadi 25 triliun rupiah dari 87,55 triliun rupiah pada 2020.

Padahal, lanjut dia, seharusnya anggaran kesehatan itu ditingkatkan karena pemerintah berencana melakukan vaksinasi massal gratis yang dilakukan selama enam bulan sehingga membutuhkan dana besar.

Begitu juga anggaran perlindungan sosial, dukungan UMKM dan anggaran dalam PEN secara keseluruhan yang menurun, lanjut dia, dinilai kurang optimal mendorong daya beli masyarakat.

Seperti diketahui anggaran keseluruhan PEN dalam RAPBN 2021 turun dari 695,2 triliun rupiah menjadi 356 triliun rupiah, di antaranya untuk perlindungan sosial turun menjadi 110,2 triliun rupiah dari 2020 sebesar 203,9 triliun rupiah.

"Ini desain sudah tidak kokoh dengan ambisi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, jelas jauh untuk menggenjot karena daya beli tidak didogkrak, pemulihan UMKM juga mungkin agak terlambat," imbuhnya.

Seharusnya Dialihkan

Dia menyoroti beberapa pos anggaran kementerian dan lembaga yang seharusnya bisa dialihkan untuk mendorong daya beli atau ke pos yang menekankan penanganan Covid-19. Misalnya, lanjut dia, anggaran infrastruktur yang naik dari 281,1 triliun rupiah menjadi 414 triliun rupiah meski dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, mengatasi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan relatif tidak signifkan.

Begitu juga anggaran keamanan dan ketertiban meningkat menjadi 165,8 triliun rupiah. Padahal, kata dia, belum ada ramalan ancaman perang besar misalnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (7/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana akan mengubah alokasi anggaran PEN 2021.

Namun, tidak dijelaskan detail program PEN yang akan diubah hanya saja disebutkan perubahan itu di antaranya dapat berupa perpanjangan pemberian bantuan sosial.

Ant/E-10