Desa Konstitusi, Pola Asli Desa Indonesia

Sehinggalanjut Menteri Siti,aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada dasarnya mencakup administratif pelayanan publik dan pembinaan nilai-nilai budaya, adat istiadat, kultural. Keunikan seperti ini mungkin tidak bisa didapatkan di negara lain.

"Ini sekaligus menunjukkan kepada dunia karakter akan bangsa kita yang beraneka ragamberketahanan dari segala gangguan dan ancaman," katanya.

Olehkarena itu sejak 2014 akhir KLHK bersama-sama Kemendagri bahu membahu menangani hal-hal berkaitan dengan adat. Dalam hal kelembagaan merupakanpembinaanKementerian Dalam Negeri dan dalam hal kewilayahan menyangkit hutan merupakan pembinaan Kementerian LHK.

Samahalnya dengan capaian pengelolaan hutan dan lingkungan Indonesia, yang saat ini kebijakan dan langkah-langkah penanganan tentang hutan adat sudah dalam jalur yang tepat dengan terobosan percepatan yang sesuai menurut peraturan perundangan.

Tentu saja lanjut Menteri Siti, implementasi lapangannya masih membutuhkan banyak dukungan, dan kerja bersama setiap elemen, pemerintah daerah, DPRD masyarakat hingga ke tingkat tapak.
Halaman Selanjutnya....