Densus Tipikor Polri Ditunda

Niat baik kepolisian untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk Densus Tipikor, belum bisa diwujudkan mengingat banyak hal harus disinkronkan.

JAKARTA - Pemerintah akhirnya menunda pembahasan mengenai pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Mabes Polri. Penundaan tersebut diambil setelah dibahas dalam rapat terbatas yang langsung dipimpin oleh Presiden Komisi dan Wapres Jusuf Kalla. "Hari ini ada rapat terbatas yang dipimpin langsung Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga hadir pimpinan KPK. Kami membahas mengenai usulan Densus Tipikor dari kepolisian saat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI," kata Menko Polhukam Wiranto usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10).

"Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi. Itu akan diserahkan kepada Menkopolhukam untuk mendalami lebih jauh lagi sehingga nanti pada saat yang tepat tentu kita akan ada penjelasan lagi mengenai hasil pendalaman itu," sambung Wiranto. Ia lalu memberikan penjelasan mengenai ditundanya pembahasan densus tipikor, pertama karena masih diperlukan kajian yang mendalam.

"Usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian. Berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu ada langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor. tapi dalam pelaksanaannya memang masih perlu suatu kajian yang lebih jauh lagi," ucap Wiranto. Kajian tersebut dilakukan karena masih keberadaan Densus harus dikoordinasikan dengan kejaksaan mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

"Jadi satu atap. Itu tentu butuh payung undang-undang," jelasnya. Kemudian juga yang menyangkut masalah prosesnya dari MenpanRB yang menyatakan bahwa masih cukup panjang prosesnya. "Menpan RB harus menerima usulan dulu secara struktur kelembagaan dan kepegawaian juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara polri dan kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu, baru nanti ada satu usulan kepada Presiden mengenai Densus Tipikor itu," tuturnya.

Selain itu juga terkait masalah anggaran di mana pada hari Rabu (25/10) APBN 2018 harus disahkan oleh sidang paripurna. "Kan singkat sekali waktunya," jelas dia. Karena itu, untuk saat ini semuanya fokus untuk memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, terutama KPK. "Maka dengan demikian, isu mengenai ini kita berhenti dulu. Enggak usah kita perpanjang lagi isu mengenai Densus Tipikor ini," tutup Wiranto.

Tanggapan KPK

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo tidak mau berkomentar banyak terkait hal ini. Ia hanya ingin ada koordinasi kedepannya. "Yang memberikan masukan bukan hanya KPK. Kalau masukannya pasti terkait dengan koordinasi. Jadi, koordinasi itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi susah untuk di jalankan," kata Agus.

Selain itu, Agus juga meminta agar lembaga yang dipimpinnya itu diperkuat. "Presiden berkalikali bilang menyampaikan peran KPK perlu diperkuat. Beliau jiga menyampaikan seperti itu, jadi perannya harus diperkuat," tutup Agus. Sementara itu juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK) menghargai keputusan pemerintah yang menunda pembentukan Densus Tipikor dalam tubuh Polri. Namun tentu saja KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sesuai dengan aturan yang sudah ada saat ini akan terus bekerja memberantas korupsi. fdl/AR-3