Demonstran Tak Puas atas Putusan Pemerintah

PARIS - Para demonstran dalam aksi unjuk rasa antipemerintah di Prancis, pada Selasa (4/12) menyatakan bahwa mereka tak puas atas putusan pemerintah yang menunda kenaikan kenaikan pajak BBM. Dalam pernyataannya, para demonstran itu mengatakan akan terus melanjutkan aksinya hingga pemerintah memberikan janji jaminan yang berarti atas tuntutan mereka.

"Kami akan terus berunjuk rasa hingga tuntutan dipenuhi. Kami tak mau hidup seperti ini lagi. Kami butuh perubahan saat ini, bukan beberapa waktu lagi, atau hingga pengujung masa jabatan Presiden Macron," demikian pernyataan seorang perwakilan demonstran bernama Jean-Francois Barnabat.

Kebijakan untuk menunda kenaikan pajak BBM terpaksa diumumkan pemerintah di Pracis setelah terjadi kerusuhan, pemecahan kaca-kaca toko, pembakaran bangunan dan mobil-mobil di pusat Ibu Kota Paris.

"Jangan sampai isu kenaikan pajak BBM membahayakan persatuan nasional," kata Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe, pada Senin (3/12) saat mengumumkan penundaan kenaikan BBM hingga 6 bulan ke depan.

Untuk menghindari terjadinya unjuk rasa yang berkepanjangan, PM Philippe mengatakan pemerintah Prancis akan menunda diberlakukannya kenaikan pajak BBM dan listrik yang dikeluhkan warga Prancis yang kemudian menggelar aksi unjuk rasa secara nasional.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pekan lalu berjanji akan menggelar konsultasi akbar yang membuka peluang bagi seluruh warga Prancis untuk mengemukakan pendapatnya atas isu pajak dan anggaran pengeluaran publik yang dimulai pada 15 Desember hingga 1 Maret.

Atas janji itu, para demonstran menyatakan bahwa apa yang diberikan Presiden Macron, jauh dari harapan mereka yang ingin agar pajak sama sekali dihilangkan dan mereka pun mengatakan bahwa penundaan kenaikan BBM tak bisa membendung kemarahan mereka.

"Sudah terlambat untuk mengajukan kebijakan palsu dan kecil itu," kata Benjamin Cauchy, juru bicara dari pengunjuk rasa.

Lanjutkan Aksi

Menurut pakar politik bernama Stephane Wahnich, walau Presiden Macron mengetahui seriusnya situasi di negaranya, namun untuk memberikan jawaban atas isu ini akan sulit. "Saat terjadi pergerakan di jalanan dan dalam opini publik, Anda harus menunda semuanya," kata Wahnich.

Dalam penjabarannya, Wahnich menjelaskan situasi yang terjadi saat ini mirip dengan aksi besar-besaran pergerakan pelajar pada 1986 ketika mereka menolak kenaikan biaya sekolah yang juga menimbulkan kerusuhan dan konfrontasi antara pelajar dengan polisi. Untuk meredam unjuk rasa itu, Perdana Menteri Prancis saat itu, Jacques Chirac, segera membatalkan rencananya.

Dalam aksi kerusuhan yang terjadi akhir pekan lalu, sejumlah demonstran berhasil digiring ke penjara dan hal itu dikecam oleh Wahnich maupun jubir demonstran lainnya yang bernama Benjamin Cauchy.

Karena ketidakpuasan mereka, para pengunjuk rasa rencananya akan melanjutkan aksi mereka di Paris pada beberapa pekan mendatang.Independent/I-1