Demonstran Gelar Aksi Mogok Diam

YANGON - Demonstran anti-kudeta di Myanmar pada Jumat (10/12) melakukan aksi mogok diam untuk memprotes kekuasaan junta militer. Akibat aksi tersebut, seluruh bisnis ditutup dan jalanan di kota-kota di seluruh negeri kosong melompong. Pagoda Shwedagon yang terkenal, sebuah situs Buddhis yang biasanya ramai dengan pengunjung dan peziarah, juga sepi.

"Semua jalan di kota pusat komersial Myanmar, Yangon, sepi tanpa pedagang kaki lima dan hanya segelintir lalu lintas lalu lalang," lapor koresponden AFP.

"Restoran, toko, dan pasar utama semuanya tutup," kata seorang penduduk Kota Mandalay yang enggan disebutkan jati dirinya kepada AFP. "Tidak ada pedagang kaki lima sejak pagi ini, begitu juga pejalan pagi," imbuh dia.

Gambar-gambar di media lokal juga menunjukkan jalan-jalan kosong di Kota Mawlamyine dan di kota-kota di wilayah utara Sagaing. Sementara pengunjuk rasa di Kota Shwebo di Myanmar utara mengenakan pakaian hitam dan berjalan dalam kesunyian.

"Kami perlu mengirim pesan ke dunia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di Myanmar," kata Khin Sandar, pemimpin aksi protes ini kepada media. "Diam adalah teriakan paling keras. Kami ingin hak kami dikembalikan. Kami ingin revolusi. Kami mengungkapkan kesedihan untuk para pahlawan kami yang telah gugur," imbuh dia.

Terkait aksi mogok diam itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Yangon menyarankan agar warga AS untuk menjauh dari jalan-jalan pada Jumat dengan alasan meningkatnya risiko kekerasan oleh pasukan keamanan terhadap aksi demo atau protes apa pun.

Aksi mogok diam itu berakhir pada pukul 4 sore waktu setempat dengan ditandai oleh suara tepuk tangan massal yang menggema di beberapa lingkungan di Yangon.

Kecaman AS dan PBB

Sementara itu pada Kamis (9/12), Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengecam junta Myanmar atas laporan pembantaian 11 penduduk desa pada awal pekan ini, seraya memperingatkan bahwa telah terjadinya eskalasi yang mengkhawatirkan dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat ketika militer mencoba untuk menghancurkan perbedaan pendapat.

Kecaman itu dilontarkan setelah media lokal dan saksi mata penduduk melaporkan bahwa tentara telah menangkap 11 orang di sebuah desa di wilayah Sagaing, menyusul terjadinya serangan ranjau dan bom terhadap konvoi militer pada Selasa (7/12) dini hari lalu.

"Kami telah menerima laporan yang dapat dipercaya dan memuakkan bahwa militer Myanmar telah mengikat 11 penduduk desa termasuk anak-anak dan membakar mereka hidup-hidup," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price.

Dalam pernyataannya, Price juga mengulangi seruan dari Washington DC agar junta militer yang berkuasa di Myanmar untuk mengakhiri penggunaan kekerasan dan membebaskan tokoh-tokoh politik serta warga yang ditahan sejak kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari lalu.

Kecaman juga dilontarkan oleh seorang pejabat PBB di Jenewa yang menyatakan bahwa mereka amat terkejut dengan eskalasi pelanggaran hak asasi manusia yang mengkhawatirkan di Myanmar.

"Situasi pelanggaran HAM ini semakin dalam pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan pelanggaran serius dilaporkan setiap hari," kata juru bicara dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (Office of the High Commissioner for Human Rights/OHCHR).

Sebelumnya juru bicara OHCHR ini pun telah melontarkan kecaman setelah tentara menabrakkan mobil ke pawai aksi protes damai di Yangon pada Minggu (5/12) yang menyebabkan beberapa korban.

"Serangan-serangan ini amat keji dan sama sekali tidak dapat diterima serta telah mengabaikan nilai-nilai umum kemanusiaan," pungkas dia.AFP/I-1