Demokrat Kawal Bantuan Uang Pangkal Sekolah

"Ini sedang dikoordinasikan dulu dengan kejaksaan, BPK, KPK dan kepolisian. Kalau sudah ada advice dari mereka, bilang boleh baru dialokasikan dari BTT. Semua siswa yang tidak lolos PPDB itu harus dibantu, karena mereka itu terdampak Covid-19 juga, kondisi ekonomi mereka lagi tidak bagus," jelasnya.

Sebelumnya, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, pihaknya mengusulkan anggaran sekitar Rp 171.065.500.000 untuk membantu pelajar miskin yang tidak diterima di sekolah negeri dan bersekolah di swasta. Mereka tidak diterima di sekolah negeri karena imbas proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)2020/2021yang mengutamakan pelajar usia tua, ketika kuota masing-masing jalur telah terpenuhi.

"Ini sudah dihitung alternatif pembiayaannya (uang pangkal), biayanya bisa melalui BTT (Belanja Tidak Terduga), bisa melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah) Perubahan," kata Catur.

Dia mengatakan, pembayaran uang pangkal bisa digunakan melalui APBD karena sekolah-sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran uang pangkal. Artinya, pembayaran tidak dilakukan dalam waktu dekat ini, namun di waktu yang akan datang atau triwulan ketiga/keempat memakai APBD-P 2020.

"Pola lain yang mungkin perlu dikembangkan adalah KSBB (kolaborasi sosial berskala besar) pendidikan dan creative financing orang tua asuh. Caranya dengan memberikan data-data siswa kepada mereka yang berminat, dan mereka melakukan fungsi sebagai orang tua asuh," ujar Catur.
Halaman Selanjutnya....