Demokrasi di Indonesia Jangan Tambal Sulam

JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R. Siti Zuhro, mengatakan, tidak ada solusi yang tegas dalam penyelesaian permasalahan demokrasi di Indonesia dan terkesan tambal sulam, yaitu hanya membenahi untuk jangka pendek dan tidak memikirkan solusi jangka panjang.

"Kita tidak mencoba mengobati dan memberikan solusi pada akar masalahnya, tapi kita hanya membenahi dengan tambal sulam. Selama ini kita melakukan pembiaran yang serius kepada negara ini," ujarnya saat diskusi Empat Pilar MPR RI "Memaknai Perjuangan Pahlawan Nasional", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11).

Siti Zuhro menyebut, banyak politisi dan negarawan Indonesia yang tidak mementingkan solusi jangka panjang demi melakukan pencitraan politik serta memandang remeh penegakan hukum, sehingga banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi. Hal tersebut membuat pejabat tersebut tidak melakukan upaya yang maksimal dalam menyelesaikan permasalahan masyarkat karena hanya memikirkan untung-rugi gaji dengan modal kampanye.

"Tidak heran jika penegakan hukum kita masih bermasalah, kita hanya bicara terusmenerus tentang hukum yang runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. Tetapi, percuma kalau kita terus membangun negara ini dengan tambal sulam," tegasnya.

Berkaitan dengan pendapat Zuhro, Wakil Ketua MPR RI, Achmad Basarah, mengatakan bahwa tambal sulam dalam demokrasi di Indonesia diibaratkan seperti membersihkan lantai yang basah karena terkena bocor, tanpa menutup atap penyebab kebocoran. "Percuma kalau kita tidak menutup peluang untuk korupsi," tambahnya.

Basarah menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan karena demokrasi di Indonesia telah dirusak dari hulu. Ia mencontohkan bahwa mata pelajaran pancasila yang tidak diwajibkan dalam kurikulum sekolah membuat masyarakat tidak paham dengan ideologi bangsa Indonesia.

"Pendidikan pancasila yang tidak diwajibkan serta diserahkan ke pasar bebas membuat kerugian moral bagi masyarakat Indonesia sendiri," ujarnya.

Selain itu, Politikus PDI-P tersebut mengatakan saat ini sistem demokrasi yang menggunakan sistem proporsional terbuka tidak mencerminkan sila ke-4 pancasila. Ia menilai sistem tersebut justru menimbulkan potensi pejabat korup yang besar, karena yang tepilih bukan kader terbaik partai, melainkan suara terbanyak dengan modal kampanye yang besar.

"Sekarang banyak yang menyalahkan partai karena pejabat yang korup, padahal masyarakat sendiri yang memilihnya. Seharusnya, sistem kita memakai sistem proporsional tertutup, yaitu masyarakat hanya memilih partai dan partai yang menentukan legislatornya, sehingga partai akan bertanggungjawab penuh jika ada pejabat yang korup," jelasnya.

Sementara itu politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa masih banyak legislator yang bekerja keras meskipun banyaknya kekhawatiran masyarakat akan banyaknya pejabat yang korup.

"Jangan kita terjebak dengan sebuah papan di mana karena nila setitik rusak susu sebelangga," katanya. tri/AR-3