Daya Beli Petani Turun

Daya beli petani yang terlihat dari NTP pada Maret lalu turun karena dipengaruhi penurunan harga gabah dan jagung.

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional turun 0,39 persen dari bulan sebelumnya menjadi 101,94 pada Maret 2018. Penurunan NTP tersebut disebabkan indeks harga yangn diterima petani (It) turun sebesar 0,24 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,15 persen.

"Ada penurunan harga gabah, dan juga jagung sehingga indeks menurun," kata Kepala BPS, Suhariyanto, di Jakarta, Senin (2/4).

Penurunan NTP Maret 2018 tersebut dipengaruhi koreksi NTP pada subsektor tanaman pangan sebesar 1,18 persen, subsektor peternakan sebesar 0,15 persen, dan subsektor perikanan sebesar 0,17 persen. Sementara itu, subsektor yang naik meliputi hortikultura, dan tanaman perkebunan rakyat.

Nilai Tukar Petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.

NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Tercatat, pada Maret 2018, NTP Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan terbesar mencapai 1,50 persen dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan tertinggi yakni 1,81 persen dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya.

Pada Maret 2018, BPS mencatat adanya terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,12 persen disebabkan oleh naiknya indeks di seluruh kelompok penyusun Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT KRT), kecuali Kelompok Bahan Makanan, dengan kenaikan terbesar pada Kelompok Kesehatan. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Maret 2018 sebesar 111,58 atau turun 0,47 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Permudah Akses

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan anggota keluarganya, pemerintah perlu lebih memudahkan akses ke pasar tradisional bagi para petani agar mereka mendapatkan harga kompetitif. "Pemerintah lebih baik fokus memberikan kemudahan akses menuju pasar tradisional kepada para petani," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, Jumat.

Menurut dia, hal tersebut karena pada dasarnya petani produksi beras menjual pada harga yang tergolong rendah. Sementara panjangnya rantai distribusi beras menyebabkan harga menjadi jauh di atas harga pokok penjualan petani produksi.

Novani meminta pemerintah jangan sampai terjebak dengan ekspektasi meluasnya area panen. Pemerintah memperkirakan meluasnya area panen akan mampu meningkatkan jumlah persediaan beras di Indonesia yang pada akhirnya menurunkan harga beras di pasar.

Dia mengingatkan buruh tani yang tidak memiliki lahan akan mendapatkan upah kurang dari total penjualan beras petani produksi dan harus membeli di harga eceran pasar yang jauh berkali-kali lipat lebih tinggi dari harga jual petani produksi.

ers/Ant/E-10