Data Produksi Batubara Tak Dilaporkan

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta puluhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk secepatnya melengkapi dan melaporkan data produksi serta penjualan batubaranya selama periode 2017/2018, paling lambat akhir Juni 2019.

Permintaan tersebut, seiring dengan adanya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM tentang upaya lembaga tersebut untuk mengaudit penerimaan negara sektor minerba. Pelaporan ini, mencakup royalty serta pajak penghasilan yang maksimal bagi negara. Tujuannya untuk mengatasi kebocoran negara di sektor pertambangan.

KPK ditenggarai memiliki yang dasar kuat sehingga mencurigai adanya indikasi praktek transfer pricing dalam ekspor mineral dan batubara yang dilakukan oleh pengusaha yang nakal. "Tentu tujuannya adalah menghidari kewajiban membayar pajak yang wajar kepada negara,"tegas Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman Jakarta, Minggu (28/7).

Yusri menduga, ada potensi kerugian negara setiap tahunnya dari total produksi nasional sekitar 450 juta metrik ton. Menurutnya, ada sekitar 300 juta metrik ton batubara di ekspor setiap tahunnya. "Jika asumsi yang pesimis ada pengusaha mengakali royalty dan pajak hanya 2 dollar AS permetrik ton maka ada potensi kerugian 600 juta dollar AS setiap tahunnya, sekitar 8,4 triliun rupiah," tegas Yusri.

Dia menduga, ada praktik perusahaan yang mengakali celah kualitas batubara yang diekspor terkait kewajiban produsen tersebut harus membayar royalty sebagai Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak penghasilan dari hasil jual batubara kepada konsumen di luar negeri.
Halaman Selanjutnya....