Data Jadi Kendala Bansos

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan kendala dalam program bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021. Salah satunya perbedaan data antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Monitoring evaluasi program bansos dalam rangka penanganan Covid-19 sebenarnya juga sudah dilakukan sejak tahun lalu. Kami temukan banyak kendala seperti cleansing data karena perbedaan data dengan Kemensos," kata Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Dwi Aprillia Linda Astuti KPK dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis 91/7).

Dia harapkan ada keterbukaan sharing fakta lapangan dari pemprov DKI untuk bersama-sama dicari solusinya. KPK pun pada Selasa (29/6) telah menggelar rapat koordinasi dan supervisi program bansos DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021 dengan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka penanganan Covid-19.

Dalam rapat, KPK mendengar langsung dari Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov DKI Jakarta terkait alokasi penyaluran dan realisasi bansos, detil per jumlah tahapan, mekanisme dan ruang lingkup pekerjaan, nilai setiap kontrak setiap rekanan dan prestasi serta mekanisme pengawasan pelaksanaan.

Sementara itu, Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari menjelaskan pagu anggaran bansos sembako warga terdampak Covid-19, ATK, insentif petugas, dan konsumsi rapat Tahun 2020 untuk keseluruhan 11 tahap penyaluran, yaitu sebesar 3,68 triliun rupiah dengan nilai realisasi sebesar 3,66 triliun rupiah.

"Sedangkan realisasi untuk sembako saja sebesar 3,65 triliun rupiah. Sementara itu, alokasi anggaran untuk 4 tahap penyaluran bansos tunai Tahun 2021 sebesar 1,55 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 1,19 triliun rupiah," tutur Premi.