Dana Tapera Dinilai Bebani Pekerja

JAKARTA - Dana Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dianggap hanyalah cara negara menyedot uang rakyat lantaran tabungan tersebut untuk menopang anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang tengah sekarat. Sementara, pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan dana publik masih buruk.

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin dana Tapera akan dikelola secara transparan. Bahkan, peserta dapat memantau hasil pengelolaan simpanannya setiap saat.

Pengamat Ekonomi, Salamuddin Daeng mengaku rencana ini sudah lama terdengar, namun baru akan dilaksanakan sekarang. "Rakyat tidak percaya terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaaan dana haji, BPJS Jamsostek, Asabri dan Taspen," tegas Daeng di Jakarta, Minggu (7/6).

Dia mengkhawatirkan dana publik akan dimobilisasi dalam rangka membayar utang negara, BUMN dan korporasi yang saat ini tengah tersandera utang jumbo. Menurutnya, motif pengumpulan dana masyarakat semacam ini saat ini tentu tidak bermotif sosial, namun didasari motif bisnis.

"Tabungan wajib semacam ini tentu saja memberatkan pekerja, karena di tengah kondisi melemahnya upah, dan bahkan hilangnya kesempatan kerja akibat pelemahan ekonomi saat ini," ungkap Daeng.
Halaman Selanjutnya....