Dana Pembangunan IKN 50% dari Swasta

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara banyak mengandalkan investasi dari pihak swasta. Saat ini antara investasi swasta dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sejajar besarnya untuk pendanaan pembangunan IKN.

"Kita ketahui IKN sebagai kota mengandalkan anggarannya dari investasi pihak swasta. APBN dalam catatan kami ini sekitar 35 triliun rupiah dan investasi swasta yang sudah groundbreaking juga mencapai 35 triliun rupiah," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, dalam acara Peluang Investasi IKN, di Jakarta, Jumat (1/12).

Seperti dikutip dari Antara, Agung mengatakan ini tentunya setara dan merupakan kolaborasi pemerintah dengan swasta untuk mewujudkan visi IKN Nusantara 2045.

OIKN menggelar forum konsultasi publik bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Jumat (1/12) dengan mengundang Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha dan berinvestasi di IKN.

"Kita membahas regulasinya untuk memudahkan dalam mencapai visi IKN tersebut," ujar Agung.

Berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesinambungan Fiskal

Sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya, antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Sumber pendanaan dimaksud, antara lain APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/ atau pembiayaan, kemudian skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN.

Selanjutnya, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/ swasta murni.

Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana, antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ atau pemberian dana talangan, dan skema pendanaan lainnya yakni creative financing, seperti crowd funding dan dana dari filantropi.

Selain itu, Agung mengatakan investor Amerika Serikat (AS) dan Russia tertarik pada pembangunan IKN Nusantara.

"Kalau dari Russia terdapat dua kelompok delegasi. Delegasi yang pertama terdiri dari dua perusahaan melakukan kunjungan langsung ke IKN Nusantara yang kemudian tertarik terhadap sektor kendaraan listrik dan pariwisata di IKN," kata Agung.

Agung menambahkan delegasi tersebut kemudian menyerahkan dua letter of intent (LoI) kepada OIKN, sedangkan delegasi Russia lainnya melakukan kunjungan ke Kantor OIKN di Jakarta.

"Kita berdiskusi banyak hal, di mana delegasi Russia tersebut tertarik pada sektor transportasi, wisata, kota pintar, dan sebagainya, namun belum masuk kepada (penyerahan) LOI," kata Agung.

Dia juga mengatakan investor-investor dari AS tertarik terhadap pembangunan IKN Nusantara. "Untuk investor dari Amerika Serikat, mereka tertarik untuk melakukan eksplorasi sebagai master developer terhadap kawasan-kawasan ekonomi di luar wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara," kata Agung.

OIKN bersama dengan empat perusahaan teknologi informasi (IT) dan satu institut pendidikan AS berkolaborasi mewujudkan pembangunan kota di IKN Nusantara.