Dana KJP Plus Rp197 Miliar Tak Tersalurkan

Tetap WTP

Meski ada temuan-temuan tersebut, DKI Jakarta tetap kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. "Berdasarkan hasil pemeriksaan, termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilaksanakan DKI Jakarta, BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Ahmadi.

Ini merupakan keenam kali Pemprov DKI Jakarta mendapat predikat tersebut sejak tahun 2017. Ahmadi mengatakan, melakukan pemeriksaan keuangan jajaran Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan anggaran dan program kegiatan yang telah dikerjakan selama 2022.

BPK memberi opini berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundangan dan kecukupan pengungkapan. Namun demikian, Ahmadi tidak merinci penilaian keuangan Pemprov DKI yang dinyatakan WTP.
Halaman Selanjutnya....