Dampak Kenaikan Suku Bunga Acuan, Pemerintah Harus Lakukan Mitigasi di Sektor Riil

JAKARTA - Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) 50 basis poin (bps) atau 0,50 persen dari 3,75 menjadi 4,25 persen dinilai sudah sesuai dengan harapan, namun tetap menyisakan dampak pada sektor riil dengan kebijakan tersebut.

Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI), Eugenia Mardanugraha, menegaskan pemerintah harus segera melakukan langkah mitigasi di sektor riil atau dunia usaha agar tetap berniat meminjam uang di bank sehingga fungsi intermediasi berjalan.

Sekalipun kenaikan suku bunga itu tidak langsung diikuti oleh bank-bank dengan menaikkan suku bunga dana dan kredit, tetapi langkah antisipatif harus segera diambil. "Meskipun tidak akan terjadi dalam jangka pendek, namun ke depan, bank akan menaikkan suku bunga sehingga bisa berdampak sektor riil," kata Eugenia kepada Koran Jakarta yang dihubungi via telpon Jumat (23/9).

Persiapan itu, jelasnya, dengan menyiapkan uang berlebih. Pemerintah harus mencari cara menambah penerimaan agar bisa membantu sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang akan meminjam uang di bank.

"UMKM ini harus diberi bunga khusus, pemerintah mestinya siapkan subsidi bunga bagi UMKM," kata Eugenia.
Meskipun sudah ada kredit usaha rakyat (KUR), tetapi skemanya harus diperluas dan diperbanyak serta tidak putus-putus. "Jangan ganti rezim, ganti lagi skemanya," katanya.
Selain UMKM, sektor-sektor yang dianggap berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi juga harus dibantu, seperti di sektor pangan yakni petani selaku produsen pangan.
"Petani ini kan mau pinjam uang di bank untuk menjalankan kegiatan produksi atau usahanya, mereka harus dibantu supaya tidak lari ke rentenir," katanya.