Dalam Rapat Paripurna Rancangan Perubahan APBD Kota Yogya, F-PKS Resmi Tolak Kenaikan Harga BBM

Selain sektor wisata, hitung-hitungan alokasi anggaran yang dianggap tak realistis pada program bantuan sosial. "Penyaluran bantuan sosial dampak kenaikan BBM dengan besaran alokasi 2% yang merupakan upaya refocusing dari Dana Alokasi Umum (DAU), kebijakan tersebut merupakan amanat dari pemerintah pusat, Fraksi PKS menilai alokasi itu tidak seimbang dengan Dampak kenaikan harga BBM yang dirasakan oleh masyarakat," terang Wakil Ketua F-PKS itu.

F-PKS mendorong Perubahan APBD Kota Yogya 2022 dapat mewujudkan visi : "Meneguhkan Kota Yogya sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan".

Beberapa catatan evakuasi kinerja Pemkot Yogya juga disuarakan dalam rapat paripurna tersebut. Antara lain sektor peningkatan kualitas Sumber daya manusia. Dinas Pendidikan memiliki angka serapan anggaran yang terbilang masih rendah, pada semester pertama serapan anggarannya masih di angka 40,05% .

Beralih di sektor kesehatan, serapan anggaran masih dibawah 50% pada semester pertama 2020. Tercatat Dinas Kesehatan serapan anggarannya masih di angka 44,41% dalam kondisi recovery pasca pandemi ini. Sektor prioritas pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serapan anggarannya terhitung juga masih rendah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serapan anggarannya baru mencapai 35.21%. Sedangkan dinas sosial baru mencapai 33,95%.
Halaman Selanjutnya....