Daerah Krisis Air Bersih, Ketua DPR RI Dorong Respons Cepat Pemerintah

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk bertindak cepat dan efisien mengatasi masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah akibat kemarau panjang. Ia menekankan, ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap rakyat.

"Saya mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu droping air bersih atau menyediakan infrastruktur penunjang lain," kata Puan melalui rilis yang dikutip laman resmi DPR RI, Rabu (13/9).

Sejumlah daerah mengalami krisis air bersih akibat kekeringan karena kemarau panjang. Seperti tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto.

Beberapa wilayah lain yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan seperti di Bangka Belitung, sejumlah daerah di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Jawa Barat. Bahkan Pemkab Bekasi menetapkan status keadaan siaga darurat bencana kekeringan karena sejumlah wilayah di daerahnya mengalami kekeringan.

Di Jawa Tengah, banyak daerah yang sudah masuk kategori awas atau merah bencana kekeringan. Puan menyoroti krisis air bersih di Kabupaten Sukoharjo yang menyebabkan 8.002 jiwa di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Weru, Bulu dan Tawangsari terdampak.
Halaman Selanjutnya....