Daerah Dilarang Memperjualbelikan PI 10 Persen

JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta memanfaatkan hak participating interest (PI) 10 persen yang ditawarkan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di daerah. Tujuannya agar wilayah kerja (WK) migas tersebut bisa bermanfaat langsung bagi daerah.

Dalam pengelolaan migas, pemerintah melibatkan peran serta daerah dan nasional, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 persen pada WK Migas.

PI ada ketika kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melakukan kegiatan eksplorasi di suatu WK migas dan ditemukan cadangan migas yang komersial. Ketika suatu lapangan diberikan persetujuan pengembangan, saat itulah ada kewajiban menawarkan PI ke Pemda.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Mustafid Gunawan dalam acara Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menuturkan keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK migas melalui PI 10 persen memberikan banyak manfaat. Untuk memastikan daerah menikmati sepenuhnya PI 10 persen ini, kepemilikan saham BUMD tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan.

BUMD disahkan melalui Perda dan berbentuk Perusda (100 persen Pemda) atau Perseroan Terbatas di mana 99 persen milik Pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda. "BUMD ini khusus mengelola PI 10 persen dan satu BUMD hanya mengelola satu PI 10 persen," tegas Mustafid di Jakarta, Senin (7/6).

Manfaat lain dari PI 10 persen ini ialah memberi keuntungan bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Selain itu, memberikan pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok migas sebagai kontraktor. "Juga menciptakan transparansi atau keterbukaan mengenai lifting, cadangan, cost dan lain-lain," ungkap dia.

Adapun Pemda yang BUMD atau perusahaan perseroan daerahnya mendapatkan PI 10 persen bertugas mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan di daerah dan membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kontrak kerja sama di daerah.

Butuh Insentif

Untuk menggairahkan iklim investasi hulu migas di Tanah Air, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif akan mengajukan insentif fiskal kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).