Daerah Didorong Dirikan Perguruan Tinggi

SURABAYA - Pemerintah daerah didorong untuk mendirikan perguruan tinggi di daerah masing-masing. Pendirian perguruan tinggi di daerah-daerah, terutama daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) akan membantu program pemerintah dalam pemerataan pendidikan.

"Seluruh daerah kita dorong, seperti yang sudah di Banyuwangi, Sukabumi, Tual, dan Banda Naera. Kita utamakan pada daerah 3T, agar anak di 3T mendapat pendidikan yang berkualitas," kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, di Kampus Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/11).

Nasir menjelaskan, pemerintah menilai pemerataan pendidikan tinggi merupakan masalah vital, sehingga Presiden mendukung program tersebut. "Saya katakan pada Presiden, masalah ini sangat penting untuk membantu mengejar ketertinggalan di daerah-daerah, dan langsung disetujui," katanya.

Upaya lainnya, lanjut Nasir, dengan sistem pendidikan bagi mahasiswa tak mampu melalui sistem perkuliahan daring (online) agar mereka tetap bekerja. Saat ini sudah berjalan di berbagai daerah.

Nasir menambahkan, salah satu pengembangan sistem perkuliahan daring adalah penggunaan teknologi virtual reality, yaitu mahasiswa seolah berhadapan langsung dengan dosen pengajar, menggunakan gawai tertentu.

"Kita bekerja sama dengan Korea Selatan untuk mengembangkan sistem ini. Sementara ini yang sudah berjalan di Universitas Tri Sakti, alat disediakan dan bergantung swadaya masing-masing kampus, tapi kalau sudah banyak penggunanya harga alat nanti akan bisa ditekan," tandasnya.

Anti Radikalisme

Dalam kesempatan tersebut, Menristekdikti kembali menegaskan bahwa dosen dinyatakan terpapar radikalisme untuk memilih dibina atau dikeluarkan dari posisinya sebagai abdi negara. "Kalau dibina maka harus kembali ke NKRI, tapi kalau tidak maka harus keluar dari jabatannya sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN)," tegasnya.

Nasir mengaku telah menerima informasi dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyampaikan adanya catatan tujuh perguruan tinggi negeri terpapar radikalisme.

Menurut dia, masalah di perguruan tinggi tersebut sudah ditugaskan ke seluruh rektor untuk melakukan profiling terhadap dosen dan mahasiswa yan terpapar radikalisme. "Sejak 2017 sudah dilakukan dan memang ditemukan ada beberapa mahasiswa maupun dosen," ucapnya.

Kemenristekdikti, kata dia, juga telah mengakui terdapat beberapa dosen yang sudah dibina, antara lain di Semarang, Surabaya, Bandung dan Solo dan beberapa daerah lainnya. "Setelah dibina, mereka menyatakan ikrar dan menandatangani pakta integritas untuk kembali ke NKRI," pungkasnya. SB/E-3