“Cloud Kitchen" Buat Perkuat UMKM

DEPOK - Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Depok membangun Cloud Kitchen.
Wali Kota Depok,Mohammad Idris, mengatakan "Tahun depan saya sudah buat rencana anggaranDetail Engineering Design atau DED pembangunan Cloud Kitchen," kata Mohammad Idris, di Depok, Senin (11/12).

Cloud kitchenatau dapur virtual adalah ruang dapur komersial di lokasi strategis yang diciptakan untuk bisnis kuliner. Menurutnya, Cloud Kitchenberada dalam sebuah gedung tempat nanti teknologi dimainkan. Seluruh UMKM Depok bisa jualan online dan sampaikan marketing-nya ke seluruh dunia.

Cloud kitchensekarang masih milik Universitas Pembangunan Nasional. Tahun depan buat DED. Kemudian tahun 2025 membangun gedung. Ini sudah diajukan ke Pemprov Jawa Barat agar diberi hibah kepada Depok untuk bangunCloud Kitchen.

Menurut Idris, untuk meningkatkan pendapatan dan omzet dari pelaku wirausaha baru (WUB), perempuan pengusaha, dan UMKM. Tentunya memerlukan peningkatan kemampuan manajemen keuangan dan pemasaran produk.

WUB sudah mencapai 2.500 dengan ratusan perempuan pengusaha. Targetnya, tahun depan 1.500 WUB dan 300-an perempuan pengusaha. "Silakan daftar yang ingin ikut mulai dari pelatihan hingga diberi permodalan," tandas Idris.

Lebih jauh Idris menyatakan untuk pemberian permodalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum bisa dilakukan. Namun, Pemkot Depok sudah bekerja sama dengan BJB untuk menyelenggarakan program KUR pinjaman untuk usaha.

"Bunganya jangan besar. Bunganya nanti ditutup APBD. Jadi, WUB yang pinjam KUR dari BJB itu tanpa bunga, kenapa? Karena bunganya sudah di-cover pemerintah," jelasnya.

Implementasi Berobat

Selain itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait implementasi berobat dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di rumah sakit dan Puskesmas. Idris menyatakan implementasi berobat dengan menunjukkan KTP dan KK peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Desember 2023, terdapat perubahan dalam skema jaminan kesehatan bagi warga Kota Depok.

Ini karena Kota Depok telah mencapai cakupan kesehatan semesta atauuniversal health coverage(UHC) sebesar 96,47 persen atau 1,8 juta penduduk yang menjadi peserta JKN. "Ada perubahan skema implementasi berobat bagi masyarakat dengan pencapaian UHC JKN," katanya.

Idris menyebut, berobat menggunakan KTP dan KK khusus bagi warga ber-KPT Depok dan berlaku di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Puskesmas.

Lebih jauh Idris menuturkan, pasien cukup menunjukkan KTP dan KK. Sedangkan rumah sakit akan melaporkan ke Dinas Kesehatan dengan dilampiri surat keterangan rawat inap. Dinas Kesehatan mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN.

Masyarakat Depok yang membutuhkan rawat jalan dari rumah sakit bisa datang ke Puskesmas sesuai dengan tempat tinggal. Mereka tinggal mendaftar sebagai pasien umum dengan membawa KTP dan KK. wid/G-1