Ciptakan Pertumbuhan Baru agar Ekonomi Domestik Lebih Bergairah

JAKARTA - Perekonomian pada 2023 diperkirakan lebih menantang dibanding tahun ini. Hal itu karena sejumlah faktor yang terakumulasi bakal menyebabkan pemulihan berjalan lambat. Faktor yang memengaruhi tersebut mulai dari lonjakan inflasi, pengetatan likuiditas dan suku bunga, stagflasi, gejolak geopolitik, climate change, juga krisis sektor energi, pangan, dan finansial.

Ketidakpastian yang tinggi akibat dari kondisi tersebut menempatkan perekonomian global dalam pusaran badai yang sempurna atau the perfect storm sehingga mengakibatkan munculnya ancaman resesi global.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Made Arya Wijaya, mengatakan pemerintah akan terus mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia dalam jangka menengah.

"Hal ini dilakukan dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mendorong hilirisasi industri sumber daya alam bernilai tambah tinggi, serta pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT)," kata Made dalam Dialog Pakar "Peran APBN dalam Pemulihan Ekonomi" yang dipantau di Jakarta, Senin (12/12).

Selain itu, sumber pertumbuhan ekonomi yang baru juga akan diciptakan dengan melakukan transisi kepada ekonomi hijau, memanfaatkan digitalisasi ekonomi, dan melakukan reformasi untuk sektor keuangan.

Ia mengatakan, tahun depan pemerintah tetap optimistis perekonomian akan tumbuh sekitar 4,7 sampai 5,3 persen secara tahunan, tetapi dampak pelemahan ekonomi global juga akan terus diwaspadai.

"APBN 2023 juga dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, dan pada saat yang sama kewaspadaan sebagai respons terhadap gejolak global yang masih berlangsung juga perlu ditingkatkan," kata Made seperti dikutip dari Antara.

Adapun dalam APBN 2023 pendapatan negara diperkirakan akan mencapai 2.463 triliun rupiah yang ditopang oleh reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sementara belanja ditetapkan senilai 3.601,2 triliun rupiah yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja, kata dia, akan dibuat lebih efisien, meskipun jumlahnya tidak dikurangi.

"Defisit APBN di 2023 dipatok sebesar 2,84 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu," katanya.

Tutupi Kekurangan

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru memang sangat dibutuhkan terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang.

"Di tengah keterbatasan pendapatan negara, memang perlu usaha untuk menutupi kekurangan pemasukan negara. Dan yang paling ideal tentu adalah kita menciptakan, mengembangkan sumber-sumber baru, terutama yang berkelanjutan," kata Munawar.

Untuk mendorong kegiatan ekonomi domestik, pertumbuhan harus dijaga dengan harapan bisa jadi angin segar dalam mengatasi kekhawatiran resesi global.

"Tapi kita juga jangan hanya lantas mengandalkan pemasukan, tapi lupa berhemat. Pemerintah juga harus melakukan efesiensi ketat, dan hanya menggunakan tambahan utang untuk kegiatan yang produktif. Utang baru hanya untuk mendorong kegiatan ekonomi, bukan untuk kegiatan lain seperti membayar utang lama. Tujuannya agar belanja pemerintah banyak, sehingga ekonomi dalam negeri bergairah mengimbangi pelemahan ekonomi global," katanya.