Cegah "Stunting" Lebak Fokus Atasi 126.800 KK

Pemerintah daerah membantu fasilitas kesehatan lingkungan dengan sarana air bersih dan jamban yang layak.

LEBAK - Pemerintah Kabupaten Lebak memfokuskan penanganan 126.800 kepala keluarga (KK) untuk mencegah prevalensi kasus stunting melalui pemberdayaan program penyuluhan dan sosialisasi kesehatan. Demikian pernyataan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Hj Tuti Nurasiah, di Lebak, Senin (18/7).
Dia mengatakan jangan sampai 126.800 KK pasangan usia subur (PUS) melahirkan anak stunting atau kerdil. Pemerintah Kabupaten Lebak memfokuskan penanganan kasus prevalensi stunting dengan lebih diprioritaskan keluarga yang masuk kategori rawan stunting. Keluarga rawan stunting karena berbagai sebab, antara lain lemahnya daya beli warga sehingga mengakibatkan kurangnya asupan gizi dan nutrisi.
Faktor lainnya, kata dia, minimnya pendidikan masyarakat dan lingkungan tidak memiliki fasilitas air bersih. Kemudian, tak ada jamban sehingga buang air besar (BAB) sembarangan.
Berdasarkan data tahun 2021, tercatat 226.633 KK di Kabupaten Lebak, di mana sebanyak 126.800 KK masuk kategori keluarga rawan stunting.
"Kami memfokuskan 126.800 KK untuk diselamatkan agar tidak melahirkan generasi stunting," tutur Tuti. Untuk pencegahan stunting, kata dia, pemerintah daerah berkolaborasi dengan semua instansi terkait untuk melaksanakan program pemberdayaan. Kemudian, masuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS PBI, dan Program Bantuan Pangan Non Tunai ( BNPT).

Pemberdayaan
Mereka juga mendapat program pemberdayaan ekonomi sehingga mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah juga membantu fasilitas kesehatan lingkungan dengan sarana air bersih dan jamban yang layak. Begitu juga petugas medis mengoptimalkan penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
Penyuluhan dan sosialisasi agar meningkatkan pemahaman masalah kesehatan ibu hamil dan kesehatan bayi sehingga tidak salah pengasuhan. Pemerintah daerah juga memberikan bantuan kepada keluarga rawan stunting berupa makanan pendamping, akseptor KB, hingga pelayanan kesehatan secara rutin.
Dengan penanganan stunting secara kolaborasi, ujar dia, angka prevalensi stunting menurun dari hasil penimbangan balita Juni 2022 tercatat 5.596 kasus, sebelumnya 6.495 atau 5,58 persen dari total 101.073. "Tahun ini mengalokasikan dana untuk memfokuskan 126.800 KK rawan stunting guna mendukung penurunan stunting 14 persen pada 2024," tandas Tuti.
Sementara itu, Eha (25), warga Rangkasbitung, mengaku dirinya masuk kategori keluarga rawan stunting sehingga kerap kali kedatangan petugas puskesmas dan relawan pendamping memberikan tentang penyuluhan kesehatan saat hamil maupun setelah kelahiran bayi. Selain itu, kondisi lingkungan kini terbantu pasokan air bersih dan mendapatkan toilet gratis.
"Kami menyambut positif kebijakan pemerintah daerah membantu masyarakat dari keluarga tak mampu agar sehat ibu maupun bayi, sehingga dapat mencegah stunting," kata Eha, istri pengojek motor ini. Ant/wid/G-1