Cegah Kerusakan Wilayah Hulu

Pencegahan kerusakan di wilayah hulu sungai/ DAS semestinya menjadi perhatian pemerintah untuk mengantisipasi krisis air.

JAKARTA - Pemerintah harus memperhatikan pengelolaan air dengan menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) atau wilayah hulu dari kerusakan. Perubahan di wilayah hulu menyumbang krisis air cukup besar. "Terutama, kerusakan wilayah hulu sungai (DAS) harus dicegah, jangan sampai terjadi perubahan drastis karena fungsinya sangat penting untuk daerah tangkapan air," kata Ubaidillah, Pengamat Lingkungan dari Jakarta Urban Coalition di Jakarta, Minggu (30/6).

Ubaidillah menuturkan, persoalan air baku sangat kompleks yang melibatkan berbagai stakeholders. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah, terutama Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. "Masalahnya kompleks, namun pengelolaan air baku harus diupayakan untuk meminimalisir ancaman krisis air seperti yang terjadi di India," tuturnya.

Diketahui, sekitar 100 juta orang di seluruh India berada di garis depan krisis air nasional. Sedikitnya, 21 kota besar di kota tersebut bakal kehabisan air tanah tahun depan. Sementara, air tanah yang terus menipis selama bertahun-tahun merupakan 40 persen dari pasokan air negara.

Hafidz Arfandi dari Indonesia for Global Justic (IGJ), mengatakan yang jadi masalah adalah kesenjangan akses air, misal di wilayah Jakarta dan beberapa kota besar, eksploitasi air tanah besar-besaran dilakukan untuk kebutuhan gedung bertingkat, hotel, apartemen, perkantoran, dan beragam hal lainnya. Begitu juga untuk industri, terutama tekstil yang rakus air atau bahkan dikomersialisasikan untuk air kemasan. Tapi di sisi lain, warga kesulitan air, tidak ada perlindungan akses atas air dan konservasi air secara sistematis.

Sebagai contoh untuk DKI Jakarta, menurut Hafizd, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI dapat banyak pajak dari air tanah, namun tidak ada alokasi untuk konservasi hulu ataupun subsidi air bersih utk kelompok marjinal. "Belakangan Gubernur mencoba melakukan penertiban dengan menegur pengelola bangunan bertingkat di beberapa kawasan yg melanggar regulasi," ungkapnya di Jakarta, Minggu (30/6).

Untuk itu, soal air solusinya ada beberapa yang hal yang urgen, yakni pertama, konservasi air dengan tata ruang yang konsisten hulu ke hilir. Kedua, pembatasan eksploitasi air tanah secara konsisten. Ketiga, pencegahan pencemaran sungai dengan ipal komunal, yang nantinya jika hal-hal ini dilakukan kualitas air semakin baik dan relatif.

Masih Aman

Advisor Badan Peningkatan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Budi Sutjahjo, menyampaikan bahwa RI tak akan mengalami krisis air. Hal itu karena banyaknya bendungan yang tengah dibangun pemerintah. RI disebutkan tak seperti yang dialami India, yang terancam krisis air. "Saya yakin Indonesia tak mengalami masalah seperti itu, karena sedang membangun banyak bendung untuk tampungan air," ungkapnya, di Jakarta, Jumat (28/6).

Dia pun menilai bahwa kendatipun capaian pembangunan bendungan tidak seperti target awal, tetapi itu tak berdampak signifikan terhadap pasokan air. Menurut dia, itu hanyalah masalah prioritas, nantinya akan diteruskan pembangunannya sesuai target.

Budi Sutjahjo juga menyebutkan bahwa kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kita saat ini mendukung ketahanan air secara nasional. Saat ini, sekitar 60 PDAM persen berkinerja sehat. Kalaupun terdampak itu lebih disebabkan oleh dampak musim kemarau yang panjang. ers/E-12