Caleg PSI Siap Disadap

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan kadernya yang berhasil lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, siap disadap. Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar, menyatakan PSI bahkan mewajibkan anggota terpilih untuk menandatangani surat pernyataan bersedia disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Michael, anggota DPRD dari PSI wajib melampirkan nomor telepon aktif, akun surat elektronik (email), dan akun media sosial mereka dan wajib memberitahu partai jika ada perubahan dari media komunikasi yang mereka gunakan.

"Kami lihat kode etik yang dimiliki oleh KPK sangat ketat. Bahkan, seorang pegawai KPK punya tanggung jawab untuk mengawasi rekan-rekannya sendiri dan melaporkan ke Pengawasan Internal kalau ada yang patut dicurigai. Mekanisme pengawasan internal seperti ini kami akan terapkan juga di Fraksi Solidaritas Indonesia di Jakarta," ujar Michael, di Jakarta, Kamis (15/5).

Menurut Michael, Dia langsung mengantar sendiri anggota DPRD PSI Jakarta 2019-2024 yang dipastikan terpilih, untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK sebagai wujud komitmen PSI memberantas korupsi.

"Ada delapan kader PSI yang dipastikan duduk di Kebon Sirih. Kami masih menunggu satu dapil lagi, tapi penyerahan LHKPN ini sudah kami rencanakan dari minggu lalu. "Yang sudah terpilih jalan dulu saja.

"Godaan korupsi itu sangat besar. Tugas partai adalah memastikan semua anggota dewan tidak keluar dari koridor akuntabilitas dan profesionalisme.

Selain menyampaikan LHKPN, PSI juga mengajukan permohonan audiensi dengan Pimpinan KPK untuk meminta masukan terkait penyusunan kode etik yang dapat menjadi pegangan para anggota terpilih untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak sebagai pejabat publik.

Benahi BPJS

Di kesempatan berbeda, Caleg DPRD DKI terpilih asal Partai Gerindra, Dian Pratama mengaku ingin membenahi sektor pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, masyarakat sangat mengharapkan layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) lebih baik. Salah satu layanan BPJS Plus, yakni berupa pemberian obat paten kepada pasien peserta BPJS.

"Permasalahan BPJS di rumah sakit ini banyak sekali. Nanti saya akan mendorong Gubernur untuk membuat BPJS plus. Karena kita di ibukota, warga Jakarta sudah seharusnya mendapatkan pelayanan yang terbaik," kata Dian.

Menurut dokter spesialis kandungan di rumah sakit swasta ini, BPJS Kesehatan hanya memberikan obat generik saja untuk pasien. Sementara, ungkapnya, kebutuhan pasien akan layanan obat paten semakin tinggi. pin/P-6