Butuh "Political Will" untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Umar Sholahudin, mengatakan implementasi keadilan sosial saat ini bukan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi bagi segelintir rakyat Indonesia.

"Ketimpangan/kesenjangan sosial ekonomi kita sangat memprihatinkan, sudah terlalu lebar. Kebijakan pembangunan ekonomi lebih banyak memberikan privalage kepada segelintir orang/ pemilik modal, terutama kroni. Kebijakan pembangunan kita masih berkarakter kapitalistik liberalistik. Pembangunan lebih berorientasi pada pertumbuhan, tapi minus pemerataan," kata Umar.

Sila ke-4 yang berisi demokrasi ekonomi tidak berjalan yang mengakibatkan runtuhnya sila ke-5. Para elite harus melakukan aksi nyata mengevaluasi kebijakan pembangunan ekonomi agar lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat.