Butuh Pendanaan Kreatif untuk MBG

Pendanaan program MBG bisa menjadi beban tambahan sehingga memperlebar defisit anggaran jika tak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan negara.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebaiknya tidak memotong anggaran pendidikan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membiayai program unggulan pemerintah ini.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkapkan hasil modelling program MBG jika menggunakan dana pendidikan hanya akan memberikan dampak positif terhadap PDB (produk domestik bruto) nasional sebesar 0,06 persen atau 7,21 triliun rupiah. Namun, langkah itu berdampak negatif pada sektor pendidikan dengan nilai kehilangan ekonomi mencapai 27,03 triliun rupiah.

"Jika program MBG menggunakan mandatory spending pendidikan, dikhawatirkan kualitas pendidikan nasional akan terganggu karena anggaran berkurang. Selain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar 27,03 triliun rupiah dan tidak terlepas dari berkurangnya penghasilan tenaga kerja di bidang pendidikan pemerintah sebesar 41,55 triliun rupiah. Sedangkan redistibusi dana ini berpotensi mengurangi kesempatan kerja hingga 723 ribu posisi pada sektor pendidikan, termasuk guru dan dosen," ucapnya kepada Koran Jakarta, Kamis (21/11).

Seperti diketahui, program MBG merupakan program unggulan Prabowo-Gibran, sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Program MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi 82 juta penerima, termasuk anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil.

Program MBGdialokasikan melalui anggaran pendidikan yang memotong hampir 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional 2025 atau setara dengan 71 triliun rupiah. Meski MBG memiliki dampak terhadap perekonomian, Celios memperingatkan bahwa alokasi anggaran besar ini berpotensi membebani keuangan negara dan memperkecil ruang fiskal bagi program prioritas lainnya.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyatakan studi Celios memperkirakan jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100 persen pada 2029, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,34 persen dari PDB pada 2029. Angka itu melebihi ambang batas aman yang diatur undang-undang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen.

"Bahkan, ketika menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 7 persen, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi yaitu sebesar 3,1 persen," ucapnya.

Tantangan Besar

Peneliti Ekonomi Celios lainnya, Dyah Ayu, mengungkapkan program MBG menghadirkan tantangan besar dari sisi kebutuhan pembiayaan, khususnya yang berasal dari pajak dan utang. Rasio pajak sulit naik dengan situasi ekonomi yang penuh tantangan eksternal maupun pelemahan konsumsi kelas menengah.

Kemudian, proyeksi penurunan rasio pajak Indonesia pada APBN 2025 yang hanya ditargetkan 10,09 persen, masih jauh dibanding target ambisius 23 persen di 2029. "Jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan negara yang efektif, ambisi untuk mendanai program MBG bisa menjadi beban tambahan yang memperlebar defisit anggaran. Pilihannya hanya naikan rasio pajak atau tambah utang untuk danai MBG," paparnya.

Huda menyatakan dibutuhkan rasionalisasi program makan bergizi gratis untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja melalui skema program keluarga harapan (PKH). "Bantuan bisa diberikan melalui uang tunai ataupun bantuan makanan bergizi bagi murid tertentu," ucapnya.