BUMN Mesti Tingkatkan Ekonomi Daerah Miskin

PURBALINGGA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno berharap agar direksi dan manajemen BUMN turut menggerakkan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Purbalingga. Sebab, saat ini Purbalingga masih termasuk lima besar daerah termiskin di Jawa Tengah.

"Saya minta kepada direksi BUMN yang berasal dari daerah ini agar ikut membangun dan memajukan daerahnya khususnya Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas. Apalagi Purbalingga masih menjadi daerah yang angka kemiskinannya termasuk lima besar di Jawa Tengah," ungkap Rini pada acara penyerahan bantuan sosial secara simbolis oleh 15 BUMN di Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (11/5).

Menurut Rini, lima belas BUMN bersinergi memberikan bantuan CSR kepada masyarakat di empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap dengan total bantuan sebesar Rp2,61 miliar. Bantuan sosial BUMN diberikan untuk pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, pembangunan sarana pendukung di rumah-rumah ibadah, pemberian santunan kepada anak yatim dan kegiatan padat karya tunai (cash for work). BUMN juga bersinergi memberikan bantuan pendidikan, perbaikan sarana dan infrastruktur pendukung di sekolah.

Bantuan BTN

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN dalam kegiatan tersebut memberikan bantuan senilai total 250 juta rupiah. Selain bantuan untuk renovasi masjid, BTN juga membangun rumah layak huni.

Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Maryono, mengaku prihatin dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Purbalingga. Untuk itu pihaknya akan mendorong sektor perumahan bisa berkembang di daerah tersebut. "Jika sektor perumahan bisa berkembang, maka akan menggerakkan roda perekonomian di Purbalingga," kata Maryono.

Menurut Maryono salah satu upaya yang dilakukan adalah n membangun perumahan yang layak berbasis komunitas. Adapun produk yang akan ditawarkan yakni skema KPR Mikro Academy-Business-Community Government atau ABCG. "Ini tadi saya sudah bicarakan dengan Bupati, misalnya pada karyawan-karyawan disini kan banyak industri-industri kecil, sehingga bisa kita biayai, kalau Pemda menyediakan tanah, nantinya kita bangun dengan pemerintah," jelasnya.

Melalui skema KPR ABCG, Maryono menjelaskan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan mendapatkan akses pendanaan dari bank untuk memiliki rumah. Adapun ABCG merupakan skema hasil kolaborasi 4 pihak yang tediri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas dan pemerintah.

AFP/SB/AR-2