Buka Data Harga Pokok BBM Subsidi

JAKARTA - Pemerintah dinilai berlebihan mengintervensi badan usaha swasta yang menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Terlebih lagi, intervensi dilakukan terhadap harga jenis BBM umum (JBU), bukan penugasan. Sejatinya, masyarakat diuntungkan jika membeli BBM dengan harga terjangkau.

Kritikan itu terkait dengan intervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap penetapan harga JBU yang dijual oleh Badan Usaha PT Vivo Energy Indonesia. Namun, pemerintah membantah telah melakukan intervensi terhadap badan usaha swasta yang berpusat di Swiss tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengungkapkan pemerintah tidak berhak mengatur harga bawah BBM nonsubsidi dari operator swasta. Permintaan pemerintah yang mendesak SPBU Vivo menaikkan harga BBM Revvo 89 yang sebesar 8.900 rupiah per liter itu sebagai tindakan berlebihan.

"Harga BBM yang murah itu kan menguntungkan masyarakat. Di tengah harga BBM subsidi pertalite RON 90 yang seharga 10.000 rupiah per liter," ungkap Mulyanto, di Jakarta, Senin (5/9).

Karena itu, dia minta pemerintah membuka data harga pokok produksi (HPP) BBM bersubsidi yang berlaku selama ini. Dia merasa ada yang aneh terkait kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dua hari lalu.
Halaman Selanjutnya....