BPS Dorong Kolaborasi Data Agar Kebijakan Lebih Tepat Sasaran

"Dengan data yang komprehensif, analisis mendalam terkait dampak dan rekomendasi kebijakan, seperti kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui bantuan sosial dan pemberdayaan, peningkatan UMKM, penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan lain sesuai dengan kewenangannya pun dapat disajikan melalui platform," ucap Margo.

Adapun BPS berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Indonesia melalui kehadiran Pojok Statistik sebagai Sahabat Mahasiswa yang dapat membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan data statistik untuk kepentingan akademis.

Sebagai wujud nyata kolaborasi pengembangan data statistik untuk pembangunan daerah, pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik pembangunan daerah dengan tiga kepala daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Pemkab Sumedang, dan Pemkab Jembrana.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam kesempatan yang sama menyambut baik dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pusat Statistik (BPS).

Dirinya meyakini implementasi reformasi birokrasi di BPS dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).
Halaman Selanjutnya....