![Bogor Tempat Studi Inovasi Pemerintahan](https://koran-jakarta.com/images/article/bogor-tempat-studi-inovasi-pemerintahan-230714194150.jpg)
Bogor Tempat Studi Inovasi Pemerintahan
![Bogor Tempat Studi Inovasi Pemerintahan](https://koran-jakarta.com/images/article/bogor-tempat-studi-inovasi-pemerintahan-230714194150.jpg)
Para peserta studi lapangan di kantor pemerintah daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/7).
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bandung, Belly Isnaeni, menyebutkan bahwa studi lapangan berlangsung 12-15 Juli. "Kami memilih Kabupaten Bogor karena melihat banyak yang bisa dipelajari, khususnya bagi peserta PKA dan PKP," terang Belly. Menurut dia, studi lapangan bertujuan memfasilitasi peserta untuk mempelajari inovasi-inovasi Kabupaten Bogor agar bisa diimplementasikan di tempat kerja masing-masing.
Adminduk Ditelusuri
Sementara itu, terkait kekacauan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB), dewan Kota Bogor mulai menelusuri soal adminstrasi kependudukan (adminduk) yang digunakan untuk mencurangi PPBD. Dewan menelusuri hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disducapil).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya, Kamis (13/7), usai melaksanakan inspeksi mendadak ke Disdukcapil mengatakan adminduk dalam proses PPBD terbagi dua masalah terbanyak. Pertama, identitas anak dalam kartu keluarga (KK) tanpa sepengetahuan pemilik KK alias KK palsu. Kedua, perubahan KK di bawah satu tahun.
"Akhirnya bisa memetakan persoalan. Untuk adminduk yang melakukan perubahan KK tanpa surat persetujuan harus ditelusuri oknumnya," ujar Atty. Menurut Atty, Komisi IV DPRD Kota Bogor menandaskan, alasan gugurnya calon siswa perlu diterangkan oleh tim PPBD kepada orangtua agar jelas.
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Komentar
()Muat lainnya