Bogor Belum Siap Tanpa Pegawai Honorer

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum siap menghadapi wacana kebijakan penghapusan tenaga honor karena masih kekurangan pegawai di lingkup pemerintahan. Informasi ini disampaikan Pelaksana Tugas Bupati Bogor, Iwan Setiawan, pekan lalu.
Dia menyebutkan bahwa saat ini Pemkab Bogor memiliki aparatur sipil negara (ASN) 15.250 orang, sedangkan kebutuhan mencapai 22.000. Kabupaten Bogor memiliki ketergantungan cukup tinggi pada tenaga honorer di tengah krisis kekurangan PNS. Dia berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meninjau kembali wacana penghapusan tenaga honor.
Dia usul hal itu diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang gajinya dibebankan kepada pemerintah daerah. "Prinsipnya kita ikuti arahan pusat. Kalau bisa ditunda dulu, karena ini berkaitan dengan beban keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan," kata Iwan.
Pemkab Bogor belum lama ini membahas rencana pengangkatan sekitar 2.000 tenaga PPPK tahun 2023. Menurutnya, biaya yang harus disiapkan untuk menggaji mereka dalam setahun mencapai 120 miliar rupiah. "Kalau uangnya cukup, ya diangkat semua. Kalau kurang secara bertahap diangkat. Karena kalau APBD habis untuk gaji pegawai, kapan kita bisa membangun," ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Irwan Purnawan mengungkapkan, tenaga honor akan diikutkan untuk mengikuti tes penerimaan PPPK. "Jadi dari aturan PAN-RB tidak boleh ada perekrutan tenaga outsourcing lagi, kecuali tenaga keamanan, kebersihan, dan sopir. Itu pun harus melalui pihak ketiga. Jadi, yang di luar tiga kategori itu akan diikutkan untuk mengikuti tes PPPK," ujar Irwan. n Ant/G-1