Bogor Bahas Harmonisasi Draf Perda

BOGOR - Hasil harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai draf Rancangan Perda mulai dibahas DPRD dan Pemkot Bogor. Draf tersebut berisi tentang Penataan Transportasi. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pengusaha, pengguna kendaraan, dan jalan.

Ketua Pansus Raperda Transportasi Kota Bogor, Edi Darmawansyah, usai rapat bersama jajaran Dinas Perhubungan dan Bagian Hukum Kota Bogor, Rabu, mengatakan yang dibahas adalah hasil harmonisasi draf-draf perda. Ini nantinya menjadi Perda Transportasi.

"Pansus membutuhkan keterangan Dinas Perhubungan kaitannya dengan penataan transportasi Kota Bogor," ujar Edi. Lebih jauh, Edi menyebut Raperda Transportasi menyangkut kepentingan-kepentingan pemilik angkot, koperasi, dan organisasi angkutan.

"Pansus perlu mendengarkan mereka sebelum merampungkan Raperda atau melanjutkan proses ke depan," ujar Edi.Dia menjelaskan Raperda meliputi berbagai aturan lalu lintas, kendaraan pribadi, dan kendaraan umum ini yang krusial soal izin operasional angkot.

Masa pakai angkot sudah ditata dalam peraturan kementerian terkait dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selama ini berlaku 10 tahun dapat dispensasi perpanjangan satu periode menjadi 15 tahun.

Namun, dalam Undang-Undang tersebut ada klausul menyatakan setinggi-tingginya 20 tahun. Tapi, di balik klausul itu dipelajari lagi. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain terkait keselamatan transportasi, keselamatan penumpang, kemudian diputuskan 10 tahun dapat perpanjangan satu periode sehingga maksimal 15 tahun beroperasi.