BNI Siap Gelontorkan Kredit kepada UMKM

Direktur Utama, Herry Sidharta memastikan, BNI akan memberikan tambahan kredit modal kerja kepada UMKM binaan BNI yang mendapat restrukturisasi kredit akibat adanya penyebaran Covid-19 serta dinilai masih memiliki prospek yang baik. Upaya tersebut diharapkan mendorong pergerakan ekonomi yang dimulai dari UMKM binaan BNI.

Pada program kedua, BNI berupaya mempercepat upaya restrukturisasi pada debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 dimana sampai dengan 25 Juni 2020, BNI telah melakukan restrukturisasi terhadap 183.359 debitur UMKM dengan portepel senilai 24,3 triliun rupiah.

Sejalan dengan PMK 65/2020, debitur BNI terdampak Covid-19 juga mendapat subsidi bunga dari Pemerintah, dengan potensi debitur Non KUR yang akan mendapatkan subsidi bunga diperkirakan sebanyak 25.177 debitur dengan nilai subsidi bunga mencapai 314 miliar rupiah.

BNI tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah sebagai penyalur subsidi bunga, namun juga sebagai Bank Mitra, yaitu bank untuk pooling account subsidi bagi UMKM dari Bank di luar Himbara serta Lembaga Keuangan lainnya melalui fasilitas Virtual Account. BNI terpilih menjadi Bank Mitra penyalur subsidi bunga dinilai unggul dalam layanan Virtual Account (VA) sehingga mempercepat proses pemberian subsidi bunga kepada debitur UMKM.

Pada program terakhir, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, BNI turut berpartisipasi dalam program Penjaminan untuk Kredit Modal Kerja UMKM khususnya bagi debitur yang terdampak Covid-19. Pada tanggal 07 Juli 2020, BNI telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Askrindo dan Jamkrindo secara serentak di Gedung Jamkrindo, Jakarta yang turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Maritim & Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf.
Halaman Selanjutnya....