BNI Salurkan KUR ke Petani Penggarap

PALEMBANG - Program perluasan perhutanan sosial menuntut bank pendukung tidak hanya menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pulau Jawa tapi diperluas ke wilayah lain termasuk Sumatera.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sendiri diminta memperluas cakupan wilayah penyaluran Kredit (KUR) ke petani penggarap hutan di Pulau Sumatera setelah sebelumnya menyasar petani penggarap lahan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Untuk wilayah Sumatera, BNI memulai dengan menyentuh penggarap lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian terungkap dalam acara Kunjungan Kerja Presiden RI Joko Widodo ke Kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25/12) yang turut dihadiri Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Kehutanan & Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni.

Baiquni dalam keterangan tertulisnya berkomitmen terus mendukung program perhutanan sosial, sebagai terobosan penting dalam memperluas kesejahteraan kepada petani penggarap lahan hutan serta pemerataan ekonomi.

BNI tidak hanya fokus pada penyaluran KUR bagi petani penggarap lahan hutan di Jawa Timur dan tiga Kabupaten di Jawa Barat, namun memperluas dukungannya hingga ke Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat 3.646 penerima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial berupa Pengakuan Pelindungan Kemitraan Kehutanan (KULINKK), SK Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan SK Hutan Kemasyarakatan (HKm), dengan total lahan 26.886 hektar (Ha).

Jumlah tersebut bagian dari total Perhutanan Sosial Sumatera Selatan seluas 55.940 Ha dengan total penerima SK sebanyak 9.476 KK. "Sebagai penerima SK, para petani tersebut menjadi jelas statusnya, yaitu menjadi petani yang layak mendapatkan akses permodalan yang murah dari perbankan," kata Baiquni.

Perhatian Khusus

Perseroan, katanya, memberikan perhatian khusus untuk menyalurkan KUR. Untuk tahap awal, KUR BNI yang telah tersalurkan pada Program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan mencapai 105 juta rupiah dan yang sedang dalam proses 6,3 miliar rupiah menyentuh 324 petani penggarap lahan penerima SK.

bud/E-10