"Big Data" Kependudukan Sangat Penting

Sebelumnya, kemarin saat menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kemendagri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahkamah Konstitusi (MK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kerja sama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan e-KTP oleh lembaga pengguna tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misalnya bisa digunakan untuk merencanakan pembangunan, dan penegakkan hukum. Bahkan untuk mencegah terjadinya kriminalitas.

Tjahjo juga membeberkan maksud dan tujuan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan. Misalnya kerja sama dengan KLHK tujuannya untuk sinkronisasi, verifikasi dan validasi data pendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.ags/AR-3