Biden Akan Pertahankan Kehadiran AS di Indo-Pasifik

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menegaskan kembali bahwa AS akan tetap setia hadir di kawasan Indo-Pasifik.

Berbicara di hadapan Kongres, Rabu (28/4) waktu setempat, Biden mengatakan akan mempertahankan kehadiran militer yang kuat di kawasan Indo-Pasifik seperti halnya NATO di Eropa.

Biden bahkan mengakui telah menyampaikan secara langsung niat AS tersebut ke Presiden Tiongkok, Xi Jinping. "Saya juga memberi tahu Presiden Xi bahwa kita akan mempertahankan kehadiran militer yang kuat di Indo-Pasifik seperti yang kami lakukan dengan NATO di Eropa, bukan untuk memulai konflik, tetapi untuk mencegah konflik," ungkap Biden.

Biden juga menegaskan AS akan menentang perdagangan yang tidak adil, yang berdampak pada kepentingan pekerja dan perusahaan AS. Sebagai kekuatan global, AS akan memastikan bahwa negara lain, termasuk Tiongkok, bermain dengan aturan yang sama dalam ekonomi global seperti AS.

Biden juga mengungkapkan bahwa AS sedang bersaing dengan Tiongkok dan beberapa negara lain untuk memperebutkan kepemimpinan di abad ke-21.

"Amerika sedang bergerak maju, tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Kita bersaing dengan Tiongkok dan negara lain untuk memenangkan abad ke-21. Kita ada di titik perubahan yang besar dalam sejarah," lanjut Biden.

Biden yang baru mulai menjabat pada Januari lalu telah berulang kali menunjukkan arah kebijakannya terhadap Tiongkok.

Beberapa isu masih menjadi sorotan, seperti situasi hak asasi manusia di Hong Kong dan etnis Uighur di Xinjiang. AS juga menyoroti dugaan keterlibatan Tiongkok dalam serangan dunia maya dan pencurian kekayaan intelektual di tanah AS.

Kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan juga masih menjadi fokus utama AS sehingga bertekad untuk tetap hadir di kawasan Indo-Pasifik.

Klaim teritorial Tiongkok di kawasan tersebut tumpang tindih dengan klaim beberapa negara lain, yang beberapa di antaranya punya hubungan dekat dengan AS.

Bertahun-tahun AS memandang Laut Tiongkok Selatan sebagai jalur air internasional dan mengirim kapal perang untuk secara rutin berpatroli di kawasan itu untuk mengampanyekan kebebasan navigasi, menolak monopoli oleh Tiongkok.

Program Keluarga AS

Pada kesempatan itu, Biden mengusulkan anggaran baru ke Kongres senilai 1,8 triliun dollar AS atau sekitar 25.920,0 triliun rupiah untuk program yang dinamakan Rencana Keluarga Amerika.

Program tersebut akan mencakup satu triliun dollar AS untuk pendidikan dan perawatan anak selama 10 tahun dan 800 miliar dollar AS kredit pajak yang ditujukan untuk keluarga berpenghasilan menengah.

Anggaran untuk pendidikan anak tersebut di antaranya 200 miliar dollar AS untuk menggratiskan prasekolah universal dan 109 miliar dollar AS untuk mengratiskan community college selama dua tahun.

Dengan usulan baru tersebut maka total anggaran yang diajukan Biden mencapai sekitar empat triliun dollar AS karena sebelumnya telah diajukan anggaran untuk program infrastruktur sekitar dua triliunan dollar AS.

Biden mengatakan usulan anggaran tersebut merupakan investasi sekali dalam satu generasi yang penting bagi masa depan Amerika. Program Rencana Keluarga Amerika menurutnya diperlukan untuk mengimbangi Tiongkok yang dinilai sudah semakin bergerak cepat.

"Tiongkok dan negara-negara lain mendekat dengan cepat. Presiden Xi Jinping sangat serius menjadikan negaranya menjadi bangsa yang paling signifikan dan berpengaruh di dunia. Dia dan yang lainnya, para otokrat, berpikir bahwa demokrasi tidak dapat bersaing di abad ke-21 dengan otokrasi. Butuh waktu terlalu lama untuk mendapatkan konsensus," kata Biden.

Pemerintahan Biden ingin mendorong pendanaan anggaran untuk program Rencana Keluarga itu dari pajak orang-orang kaya di AS. Sebelumnya, Presiden dari Partai Demokrat ini juga getol mendorong kenaikan pajak korporasi untuk mendanai anggaran infrastruktul yang diusulkan.

Pajak Orang Kaya

Biden juga mengajukan rencana untuk menaikkan pajak bagi orang kaya dan perusahaan. Menurut dia, rencana itu didasarkan bahwa konsep "ekonomi trickle-down tidak pernah berhasil".

"Sudah waktunya untuk menumbuhkan ekonomi dari bawah dan tengah," kata Biden dalam pidato pertamanya, pada sesi gabungan di Kongres.

Biden telah mengusulkan pembayaran untuk rencana infrastruktur 2,25 triliun dolar AS melalui kenaikan pajak pada perusahaan, dan rencana 1,8 triliun dolar AS barunya berfokus untuk membantu keluarga melalui kenaikan pajak pada individu berpenghasilan tinggi.

n SB/AFP/P-4