Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kenaikan Tarif Pesawat I Sekitar 50% Hasil Perikanan Didistribusikan dengan Transportasi Udara

Biaya Logistik Perikanan Bengkak

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Mahalnya tiket transportasi udara turut berdampak pada pembengkakan biaya angkut sehingga menggerus daya saing industri perikanan nasional.

JAKARTA - Kenaikan biaya angkut tranportasi udara membuat industri perikanan ikut tertekan. Tingkat kenaikan biaya transportasi udara pada 2019 dibanding 2018 yang mencapai 183 persen sehingga membuat sektor ini tak kompetitif.

Terlebih lagi, ketergantungan sektor perikanan terhadap jasa transportasi udara sangat tinggi. Selama ini, sekitar 50 persen dari total ikan yang didistribusikan menggunakan transportasi udara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK P) menyebutkan kenaikan biaya logistik berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan. Tak sedikit, pelaku usaha menghentikan usaha atau ekspor hasil perikanannya. Hal itu terjadi karena harga jual dengan produk perikanan tak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20 persen.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Rifky Effendi Hardijanto, mengatakan transportasi udara sebenarnya sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak. "Jasa logistik mestinya untuk mengatasi kendala jarak, merajut kesatuan wilayah dan meningkatkan nilai tambah suatu produk, dan bidang ini memainkan peran yang penting dalam sebuah bisnis. Namun, faktanya tidak demikian," tegasnya di Jakarta, Rabu (13/2).

Terkait itu, sambung Rifky, KK P telah berkoordinasi dengan para stakeholder terkait, seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, Angkasa Pura I dan pelaku usaha perikanan beberapa waktu lalu.

Dalam koordinasi tersebut, Garuda Indonesia menyampaikan telah mengoperasikan 1 dari 4 pesawat freighter khusus barang yang dapat dimanfaatkan. Untuk transportasi hasil perikanan menggunakan pesawat freighter akan diawali dari Ambon. Para pelaku usaha dari Bali, Mimika, dan Ambon telah sepakat melakukan kerja sama pengiriman komoditas ekspor, terutama udang, dari lokasi produksi menggunakan freighter Garuda dengan biaya dan volume yang disepakati kedua belah pihak.

Selanjutnya, Ditjen PDSPKP akan memfasilitasi pertemuan untuk konsolidasi muatan dan kerja sama para pihak dalam distribusi hasil perikanan. Pada 2019 akan diinisiasi hub logistik untuk ekspor ikan dari Timur Indonesia via udara bertempat di Makassar. Semua peserta rapat mendukungnya dalam penguatan sarana prasarana distribusi ikan pada titik daerah produksi dan hub logistik ikan.

Terkait perkembangan biaya transportasi logistik melalui udara, KK P bersama stakeholder terkait menetapkan tiga langkah yang akan dilakukan yaitu jangka pendek melalui bedah cost structure penerbangan, konsolidasi muatan ikan, inisiasi kerja sama untuk menjamin keteraturan volume dan pengiriman.

Hapus PPN

Seperti diketahui, membengkaknya biaya logistik udara tak terlepas dari kenaikan harga Avtur dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Harga Avtur di Bandara Internasional Soekarno-Hatta misalnya lebih mahal 10 persen dari yang dijual di Bandara Changi, Singapura.

Terkait itu, pemerintah tengah menggodok aturan untuk menurunkan biaya melalui penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan bakar pesawat. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menyebutkan pihaknya telah mengusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghapus PPN bahan bakar pesawat. "Dengan begitu formulasi biayanya sama dengan yang berlaku di Singapura," tutupnya. ers/E-10


Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top