BI Optimalkan Intervensi Pasar Valas

JAKARTA - Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, terus berkoordinasi dan meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang perlu untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.

Demikian keterangan bersama empat pimpinan lembaga seusai melakukan rapat koordinasi bersama yang dilakukan di Jakarta, Senin (29/5). "Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada upaya memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global, yaitu pada stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman," menurut keterangan bersama Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS.

Hal itu ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ketersediaan bahan pokok strategis, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK, serta peningkatan pemantauan dan perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh LPS.

Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Bank sentral sendiri dalam jangka pendek memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah melalui empat langkah.

Pertama, merespons kebijakan suku bunga secara pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve akan ditempuh untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar tetap rendah dan terkendali sesuai sasaran 3,5+1 persen.
Halaman Selanjutnya....