BI Optimalkan Intervensi Pasar Valas

JAKARTA - Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, terus berkoordinasi dan meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang perlu untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.

Demikian keterangan bersama empat pimpinan lembaga seusai melakukan rapat koordinasi bersama yang dilakukan di Jakarta, Senin (29/5). "Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada upaya memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global, yaitu pada stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman," menurut keterangan bersama Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS.

Hal itu ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ketersediaan bahan pokok strategis, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK, serta peningkatan pemantauan dan perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh LPS.

Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Bank sentral sendiri dalam jangka pendek memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah melalui empat langkah.

Pertama, merespons kebijakan suku bunga secara pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve akan ditempuh untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar tetap rendah dan terkendali sesuai sasaran 3,5+1 persen.

"Kedua, intervensi ganda (dual intervention) di pasar valas dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN) terus dioptimalkan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, penyesuaian harga di pasar keuangan secara wajar, dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang," sebut BI. Ketiga, strategi operasi moneter diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang rupiah dan pasar swap antarbank.

Keempat, komunikasi secara intensif, khususnya kepada para pelaku pasar, perbankan, dunia usaha, dan para ekonom untuk membentuk ekspektasi yang rasional sehingga dapat memitigasi kecenderungan nilai tukar rupiah yang terlalu melemah (overshooting) dibandingkan dengan fundamentalnya.

Secara year to date (ytd) hingga 25 Mei 2018, mata uang rupiah terdepresiasi 3,91 persen ke kisaran 14.100-14.200 rupiah per dollar AS. Tingkat tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara-negara emerging market lainnya, seperti Turki, Filipina, dan Brasil.

Kebijakan Fiskal

Sementara itu, kebijakan fiskal pemerintah diarahkan untuk menjaga APBN 2018 secara kredibel dan terus memperkuat kesehatan APBN dalam rangka menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi dan menjamin kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

"Pengelolaan kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN sampai saat ini tetap sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga iklim investasi, sambil tetap mendorong reformasi perpajakan seperti yang telah direncanakan," sebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sampai April 2018, penerimaan perpajakan tumbuh mencapai 14,9 persen (yoy). Baik pajak penghasilan maupun PPN juga tumbuh dengan tingkat yang sangat baik.

bud/E-10