Berita Gembira yang Sudah Lama Ditunggu, Pemkab Ponorogo Lantik 592 Tenaga Honorer Menjadi ASN

Doc: ANTARA/HO - Humas Pemkab Ponorogo

Ket. Suasana pelantikan tenaga honorer di Ponorogo, Kamis (28/7/2023).

Ponorogo - Berita gembira. Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur, Kamis melantik 492 tenaga honorer khusus di daerah itu menjadi aparatur sipil negara(ASN).

Pelantikan dilakukan di pendopo kabupaten setempat dengan dipimpin langsung oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Bupati Sugiri Sancoko berpesan kepada tenaga honorer yang telah diangkat menjadi ASN agar lebih giat dan tekun dalam bekerja. Tidak sekedar bekerja, akan tetapi harus ada nilai lebih dalam melayani masyarakat terutama guru untuk mencetak generasi penerus.

"Harus belajar dan belajar, tidak sekedar bekerja harus value lebih, menjadi Uswatun Hasanah di dalam lingkungan kerjanya," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Andy Susetyo menyebut bahwa total ada 492 tenaga honorer yang telah diangkat menjadi ASN, terdiri dari guru dan tenaga teknis.

"Total hari ini ada 492 honorer yang diangkat. Mereka terdiri dari tenaga guru sebanyak 451 orang dan tenaga teknis sebanyak 41 orang. (Pelantikan) ini sengaja kami gelar bersamaan untuk pengangkatan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," paparnya.

Dengan diserahkannya surat keputusan (SK) tersebut, menandakan bahwa proses rekrutmen formasi pada tahun anggaran 2022 telah selesai, termasuk formasi tenaga kesehatan yang berjumlah 96 orang yang telah diserahkan SK pengangkatannya pada Mei 2023.

"Untuk tenaga guru kami masih ada honorer sesuai dari Dapodik sekitar 250 orang, kita usulkan PPPK tahun 2023 ini 251 (posisi)," kata Andy.

Saat ini, lanjut Andy, masih banyak formasi dari tenaga teknis yang kosong.

"Dari 81 lowongan sampai saat ini baru terisi 41 orang atau terisi sekitar 50 persen," katanya.

Menurut penjelasan Andy, kekosongan itu dikarenakan banyak peserta yang kesulitan saat dalam tes berbasis komputer.

Sebab, dari keterangan peserta materi yang diujikan terlalu sulit. Selain itu, untuk tenaga teknis tidak ada nilai tambah atau afirmasi seperti halnya guru maupun tenaga kesehatan.

"Jadi murni tes seperti tes CPNS, secara nasional pun hanya 30 persen yang diterima dari keseluruhan kebutuhan, tentu nanti akan ada evaluasi," ujarnya.