Beri Perlindungan pada Dunia Usaha Dalam Negeri dari Serbuan Produk Impor

JAKARTA - Kekhawatiran pemerintah tentang perkiraan hilangnya 85 juta lapangan kerja pada 2025 mendatang belum ditindaklanjuti dengan mengambil langkah antisipasi. Bahkan, pemerintah terkesan menutup mata pada kebijakan- kebijakan yang terus membunuh penciptaan lapangan kerja dalam negeri seperti impor berbagai kebutuhan bahan konsumsi.

Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar el Mahfudzi, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Jumat (20/9), mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu berfokus pada impor dan menegaskan pentingnya pengembangan industri dalam negeri. Menurutnya, di tengah ancaman hilangnya 85 juta pekerjaan pada 2025 akibat otomasi, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pengusaha lokal yang sudah membangun industri dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

"Pemerintah terlalu sibuk dengan impor barang-barang dari luar negeri, padahal ini melemahkan industri kita sendiri. Demokrasi yang sehat seharusnya mendorong penguatan industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, bukan malah memperbesar ruang bagi barang impor," kata Nazar. Nazar mengatakan para pengusaha yang telah menanamkan modal dan membangun industri di Indonesia sering menghadapi berbagai hambatan, mulai dari regulasi yang berbelit-belit hingga minimnya insentif yang mendukung keberlanjutan usaha mereka.

"Pengusaha lokal seharusnya difasilitasi agar usahanya bisa berkembang dengan baik, bukan justru dipersulit dengan kebijakan yang tidak mendukung. Mereka adalah pilar ekonomi nasional yang harus dilindungi," tegasnya. Menurutnya, demokrasi seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi nasional dengan mendukung pengusaha lokal. Jika pemerintah terus memprioritaskan impor, potensi industri dalam negeri untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja akan semakin terhambat.

"Kita harus mulai berfokus pada kebijakan yang mendukung industri dalam negeri agar dapat bersaing dan mandiri di tengah tantangan global," kata Nazar. Demokrasi juga harus memihak ke pengusaha yang telah berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan membangun ekonomi nasional. "Kita harus kurangi ketergantungan pada impor dan mulai membangun industri yang mandiri dan kompetitif," katanya.
Halaman Selanjutnya....