Bencana Alam Berisiko Gerus PDB

JAKARTA - Potensi bencana alam di Tanah Air ke depan diperkirakan dapat menggerus perekonomian nasional cukup siginifikan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus meningkatkan kewaspadaan dan kolaborasi terkait dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan presentase potensi kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak bencana sebesar 0,10 persen pada 2024. Perhitungan tersebut merupakan indikator peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Karena itu, Menko Luhut pun meminta daerah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang tidak bisa diprediksi. Luhut menambahkan ada sembilan wilayah potensi gempa bumi yang perlu diwaspadai pada 2021, termasuk Selat Sunda-Banten serta Lembang, Jawa Barat.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021 di Jakarta, Kamis (4/3), ke sembilan wilayah yang dimaksud, yaitu Mentawai, Bengkulu-Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Aceh, Sorong, Matano, dan Lembang. Menurut Luhut, analisis mengenai sembilan wilayah tersebut dilakukan berdasarkan data potensi zona aktif, seismic gap dan hubungan frekuensi gempa dan magnitudonya.

"Ini kapan terjadi? Kita tidak tahu, tapi akan terjadi. Bisa saja 10, 20, 30, atau 50 tahun lagi akan terjadi, tapi kapan saja itu bisa terjadi. Misal lempengan Lembang itu, itu sudah banyak yang cerita kepada kita, memberikan briefing betapa itu juga bisa bahaya karena pergeseran itu. Padahal itu melewati Kota Bandung," jelasnya.

Luhut juga menegaskan adanya target kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dari 5 menit (pada 2019) menjadi 3 menit (2024). Dengan target tersebut, dia juga meminta daerah mempersiapkan diri atas potensi bencana di wilayah masing-masing.

Upaya Mitigasi

Pada kesempatan sama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meminta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penanggulangan bencana di Indonesia harus terus ditingkatkan. Budi menambahkan transportasi memegang peranan penting dalam menghadapi bencana alam.

Untuk itu, Kemenhub telah melakukan pemetaan sarana prasarana dan jaringan pelayanan yang dianggap rawan terjadi bencana. Dijelaskannya, sejumlah upaya mitigasi bencana yang dilakukan Kemenhub di pelabuhan, di antaranya memasang Warning Receiver System New Generation (WRSn-Gen) untuk membantu proses pendeteksian dini terjadinya gempa bumi dan tsunami di wilayah Indonesia yang telah terpasang di 316 lokasi.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menjelaskan bencana alam yang bersumber dari geologi dan vulkanologi terutama gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi, merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindari karena kondisi wilayah Indonesia rawan bencana, yang sebagian besarnya terdapat patahan-patahan lempeng bumi.

"Presiden telah menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi kebencanaan. Koordinasi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap upaya-upaya menyelamatkan bangsa kita, karena Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," katanya.

Dijelaskan Doni, berdasarkan data BNPB, pada periode Februari 2020 hingga Februari 2021 terdapat total 3.253 bencana yang jika dihitung rata- rata, terjadi sembilan kali kejadian bencana tiap harinya.