Benahi Tata Kelola Perberasan

JAKARTA - Pengelolaan perberasan di Tanah Air dinilai masih karut-marut lantaran hingga kini masih ada silang pendapat antara lembaga teknis. Kementerian Pertanian (Kementan) bersikeras produksi beras dalam negeri stabil, sementara Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memilih opsi impor.

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai kinerja pemerintah dalam mengoordinasi data dan stok beras nasional buruk. Sejauh ini, pihaknya belum menemukan alasan tepat terkait wacana pemerintah mengimpor beras yang dinilainya bisa mencederai kedaulatan pangan nasional.

"Rapat ini membuka secara nyata dan terang kepada kita bahwa memang pemerintah ini enggak bisa urus beras. Enggak bisa berkoordinasi. Kita punya Badan Pangan Nasional. Kita punya Bulog. Kita punya Menteri Pertanian. Ini aja gak sinkron soal bagaimana ngurus beras gitu. Jadi mempertontonkan secara nyata kepada kita bahwa mereka ini gagal ngurus beras," jelas Johan dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (8/12).

Wacana kebijakan impor beras ini, menurutnya, bertentangan dengan perkataan Presiden Jokowi yang mengatakan tidak akan impor beras dalam tiga tahun ke depan. Dalam rapat tersebut, menurut Johan, juga diperlihatkan bagaimana kondisi ketersediaan beras nasional yang sedang tidak baik-baik saja.

"Ada data BPS yang mengatakan kita surplus (beras) 1,7 juta ton, tetapi setelah dikonfirmasi, dicek di lapangan oleh Bulog, ternyata barangnya tidak ada," paparnya.
Halaman Selanjutnya....